Saran Kapolri: Tunda Proses Hukum Cakada Agar Pilkada Kondusif
RMOL. Polri lebih memilih menunda proses hukum bagi calon kepada daerah (Cakada) hingga berakhirnya Pilkada. Khususnya, bagi pasangan calon (paslon) y ...
Tito Karnavian Rotasi 70 Perwira Tinggi Dan Menengah Polri

Tito Karnavian Rotasi 70 Perwira Tinggi Dan Menengah Polri

HukumJum'at, 09 Maret 2018 , 08:09:00

RMOL. Dalam rangka promosi jabatan dan penyegaran, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kembali merombak jajarannya. Mutasi sejumlah perwira tinggi (pa ...
Kapolri: NU Dan Muhammadiyah Jadi Incaran Kelompok Radikal

Kapolri: NU Dan Muhammadiyah Jadi Incaran Kelompok Radikal

NusantaraMinggu, 04 Maret 2018 , 07:35:00

RMOL. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meluruskan isi pidatonya yang sempat viral tentang NU dan Muhammadiyah di hadapan Pengurus Pusat (PP) P ...
Klarifikasi RMOL Atas Tuduhan Hoax Dari Divisi Humas Polri
RMOL. Kantor Berita Politik RMOL mengklarifikasi tuduhan hoax dari Divisi Humas Polri atas berita berjudul "Luruskan Isi Video, Kapolri Tito Bakal Sambangi Markas Habib Rizieq" (klik di sini).Berita tersebut tayang di situs kantor berita ini pada Kam ... Baca Selengkapnya
Sudahlah Tak Perlu Diperpanjang Pidato Kapolri Tito

Sudahlah Tak Perlu Diperpanjang Pidato Kapolri Tito

Jum'at, 02 Februari 2018 , 13:06:00

RMOL. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mengklarifikasi isi pidatonya dalam video yang baru-baru ini viral di dunia maya, langsung kepada ulama dan pimpinan ormas Islam."Mari kita ikuti saran dan arahan para ulama, untuk tidak memperpanjang l ... Baca Selengkapnya
Mendagri Tidak Punya Dasar Hukum Tunjuk Perwira Polri

Mendagri Tidak Punya Dasar Hukum Tunjuk Perwira Polri

Senin, 29 Januari 2018 , 13:09:00

RMOL. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai tidak memiliki landasan hukum untuk menunjuk jenderal polisi sebagai poelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.  "Rujukan mendagri dengan mengutip pasal 4 ayat 2 Permendagri ... Baca Selengkapnya
Jokowi Harus Tolak Pelaksana Tugas Gubernur Dari Polisi Aktif
RMOL. Presiden Joko Widodo diminta menolak usul Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas penunjukan dua petinggi Polri aktif menjadi pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara."Sebaiknya presiden menolak saja karena kebijakan ini menimb ... Baca Selengkapnya
Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur, Jokowi Lagi Konsolidasi
RMOL. Kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menugaskan petinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak memang tidak melanggar aturan hukum."Dengan penjelasan yang komperehensif, bahwa (penunjukan Plt dar ... Baca Selengkapnya
Riza Patria: Plt Gubernur Dari Polri Justru Timbulkan Kerawanan
RMOL. Penunjukkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dari pejabat tinggi Polri mengesankankan Kementerian Dalam Negeri tengah kekurangan aparatur sipil negara (ASN) yang layak menjadi pemimpin.Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyebut ... Baca Selengkapnya
Bentuk Satgas Money Politic, Gaji Bupati Paling Top Rp 3.6 Miliar
RMOL. Politik uang (Money Politic) tidak lepas dari pesta demokrasi, baik Pilkada Serentak 2018 atau Pemilu 2019.Sebagai langkah preventif, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk satuan tugas (satgas) terkait masalah money p ... Baca Selengkapnya
Hanya 45 Persen Anggaran Polri Tertata Baik

Hanya 45 Persen Anggaran Polri Tertata Baik

Sabtu, 30 Desember 2017 , 02:48:00

RMOL. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta agar Polri lebih menata anggarannya. Sehingga, dengan penataan anggaran yang rasional dapat membuat polri semakin profesional."Kami sarankan kepada Pak Kapolri, ag ... Baca Selengkapnya