Azmi Syahputra: Hukuman Mati Layak Dijeratkan Pada Koruptor Di Tengah Bencana
Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej soal perlunya memberi hukuman mati pada dua mantan Menteri Jokowi kar ...
Perma Koruptor Divonis Seumur Hidup Disambut Baik KPK

Perma Koruptor Divonis Seumur Hidup Disambut Baik KPK

HukumMinggu, 02 Agustus 2020 , 14:23:00

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pemidanaan koruptor seumur hidup disambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Wakil Ketua KPK Nawawi Pomo ...
608 Koruptor Sudah Ditersangkakan KPK

608 Koruptor Sudah Ditersangkakan KPK

HukumSelasa, 17 Desember 2019 , 18:53:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Agus Rahardjo Cs telah menersangkakan ratusan orang dalam kasus korupsi sejak 2016 hingga  tahun 201 ...
Hukuman Mati Buat Koruptor, Adilkah?

Hukuman Mati Buat Koruptor, Adilkah?

Minggu, 15 Desember 2019 , 17:22:00

 Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid mengatakan, hukuman mati termasuk ke dalam perlakukan kejam. Terutama argumentasi soal hukuman mati yang menyebut lebih murah biayanya dibandingkan menahan terpidana dalam penjara ternyata b ... Baca Selengkapnya
Koruptor Bakal Dihukum Mati, Jimly Asshiddiqie: Dimiskinkan Saja
 Presiden Joko Widodo cukup serius mewacanakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor setelah mendapat dukungan dari masyarakat.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, hukuman mati terlalu kejam ... Baca Selengkapnya
Aneh, Remisi Koruptor Tidak Butuh Surat KPK Di RUU Pemasyarakatan
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap dari para wakil rakyat yang terkesan kejar tayang dalam membuat UU.Apalagi, UU tersebut berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi, seperti RUU KPK, RUU KUHP, hingga RUU Pemasyarakatan.S ... Baca Selengkapnya
Pimpinannya Tidak Becus Jadi Penyebab Banyaknya ASN Koruptor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah inkrah dinyatakan bersalah melakukan korupsi, tapi masih menjabat sebagai penyelenggara negara.Lembaga antirasuah itu menilai, hal ini buntut dari tidak ef ... Baca Selengkapnya
Larangan Mantan Koruptor Nyaleg Langkah Terobosan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg 2019 perlu diapresiasi."Ini langkah terobosan," kata pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sast ... Baca Selengkapnya
DPR Bakal Hancur Jika Eks Koruptor Dibolehkan Nyaleg
 Kehadiran para mantan terpidana korupsi dalam daftar caleg di Pileg 2019 menciderai semangat menciptakan calon pemimpin yang bersih dan amanah menjalankan suara rakyat.Begitu tegas Koordinator Wilayah Paguyuban Caleg Duafa (Korwil PCD) Provinsi ... Baca Selengkapnya
KPU Akan Tetap Larang Mantan Koruptor Nyaleg

KPU Akan Tetap Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Sabtu, 26 Mei 2018 , 12:13:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pelarangan mantan narapidana korupsi nyaleg pada Pemilu 2019.Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengakui rencana mereka itu memang ditentang oleh DPR, pemerintah dan Bawaslu. ... Baca Selengkapnya
Belum Efektifnya Pengadilan Tipikor

Belum Efektifnya Pengadilan Tipikor

Senin, 25 Juli 2016 , 09:22:00

RMOL. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang Januari hingga Juni 2016, rata-rata vonis terdakwa korupsi hanya divonis 2 tahun 1 bulan penjara. Kondisi ini dikhawatirkan tidak memberi efek jera terhadap para koruptor dan membuat upaya pe ... Baca Selengkapnya