Banggar Kaget Temuan BPK Seret Penyusunan APBD Lebong

Dolan Akui Tidak Pernah Dilaporkan TAPD

Daerah  KAMIS, 15 APRIL 2021 , 19:06:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Banggar Kaget Temuan BPK Seret Penyusunan APBD Lebong

Asman Mai Dolan/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lebong, tampak kaget soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Terutama terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong di lingkungan Pemkab Lebong, yang tercatat belum memadai.

Anggota Banggar DPRD Lebong, Asman Mai Dolan mengaku kaget setelah mendapat kabar jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemda Kabupaten Lebong tahun 2019 menjadi temuan.

"Temuan, tidak ada. Temuan masalah apa," ujar Dolan sapaan akrabnya di DPRD Lebong sembari menjawab pertanyaan wartawan, pada Rabu (14/4).

Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri tidak pernah membahas perihal itu dengan Banggar DPRD setempat.

Meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu ditandatangi langsung Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogama tertanggal 22 Juni 2020.

"Tidak ada. Intinya masalah temuan tentang nasalah APBD tidak ada TAPD sampaikan ke kita," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Lebong, Rama Chandra menyatakan, jika LHP yang diberikan BPK hanya dipegang unsur pimpinan.

"Benar, ada (LHP). Tapi diserahkan sama pimpinan. Kalau kita tidak tahu," singkatnya.

Untuk diketahui, adapun catatan yang paling disoroti BPK, yakni penyusunan target PAD dan realiasi belanja APBD tidak didukung analisis perhitungan. Tren penurunan Kas Daerah (Kasda) mengakibatkan peningkatan utang jangka pendek alias tunda bayar kepada penyedia barang-jasa di lingkungan Pemkab Lebong.

Bahkan, penurunan SILPA dalam tiga tahun terakhir menunjukkan turunnya kualitas penyusunan APBD Lebong. Buktinya, kontrak pekerjaan yang menjadi tunda bayar pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 21.973.377.290.

Tunda bayar merupakan utang kepada penyedia barang/jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan 100 persen, tetapi belum dilakukan pembayaran karena Rekening Kas Umum Daerah tidak mencukupi.

Dalam temuan itu juga, proses pembayaran tunda bayar menjadi catatan penting. Ada indikasi bahwa proses realisasi belanja daerah dipaksakan meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas.

Sebab, diketahui bahwa dari jumlah tunda bayar sebesar Rp 21.973.377.290,92 sebagian sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 12.352.038.898. Namun sebagian lainnya belum dianggarkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 9.621.338.392.

Selain itu, anggaran belanja hibah kepada lembaga vertikal sebesar Rp 10.573.950.000,00 membebani APBD dan tidak mempunyai manfaat secara langsung kepada masyarakat. [tmc]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00