TAPD Akui Tidak Tahu Menahu Soal Temuan Pelaksanaan APBD

Daerah  SELASA, 13 APRIL 2021 , 18:40:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

TAPD Akui Tidak Tahu Menahu Soal Temuan Pelaksanaan APBD

Ketua TAPD, Mustarani dan Sekretaris TAPD, Erik Rosadi/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan sekalipun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong senilai Rp 700 miliar lebih di lingkungan Pemkab Lebong.
Kendati masa tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2020 itu sudah berakhir, tapi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Mustarani sampai kemarin belum menerima laporan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat setempat mengenai hal tersebut.

Mengingat dirinya resmi dilantik menjadi Sekda Lebong pada tanggal 20 Juni 2019 lalu sesuai dengan SK Bupati Lebong nomor: SK. 821.2.22/08.

"2019 saya tidak tahu," singkat Sekda Lebong, Mustarani yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Lebong, kemarin (13/4).

Ia mengungkapkan pihaknya akan menggelar evaluasi dulu membicarakan hal tersebut. Namun ketika ditanyai apakah proses penganggaran dan pembayaran tunda bayar terjadinya tabrak aturan, ia tak memberikan penjelasan pasti.

"(Temuan sebagai) bahan evaluasi. Sama-sama kita baca aturannya," singkatnya.

Adapun catatan yang paling disoroti BPK, yakni penyusunan target PAD dan realiasi belanja APBD tidak didukung analisis perhitungan. Tren penurunan Kas Daerah (Kasda) mengakibatkan peningkatan utang jangka pendek alias tunda bayar kepada penyedia barang-jasa di lingkungan Pemkab Lebong.

Bahkan, penurunan SILPA dalam tiga tahun terakhir menunjukkan turunnya kualitas penyusunan APBD Lebong. Buktinya, kontrak pekerjaan yang menjadi tunda bayar pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 21.973.377.290.

Tunda bayar merupakan utang kepada penyedia barang/jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan 100 persen, tetapi belum dilakukan pembayaran karena Rekening Kas Umum Daerah tidak mencukupi.

Dalam temuan itu juga, proses pembayaran tunda bayar menjadi catatan penting. Ada indikasi bahwa proses realisasi belanja daerah dipaksakan meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas.

Sebab, diketahui bahwa dari jumlah tunda bayar sebesar Rp 21.973.377.290,92 sebagian sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 12.352.038.898. Namun sebagian lainnya belum dianggarkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 9.621.338.392.

Selain itu, anggaran belanja hibah kepada lembaga vertikal sebesar Rp 10.573.950.000,00 membebani APBD dan tidak mempunyai manfaat secara langsung kepada masyarakat. [tmc]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00