Pengelolaan Keuangan Buruk, APBD Pemda Lebong Jadi Temuan

Daerah  JUM'AT, 09 APRIL 2021 , 20:56:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Pengelolaan Keuangan Buruk, APBD Pemda Lebong Jadi Temuan

Tangkapan layar rincian kontrak tunda bayar per OPD yang dibayarkan tahun anggaran 2020 imbas pengelolaan APBD Lebong belum memadai yang menjadi temuan BPK/Ist

RMOLBengkulu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan anggaran belanja dan realisasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong senilai Rp 700 miliar lebih di lingkungan Pemkab Lebong belum memadai.
Hasil penelusuran wartawan, meskipun meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, nyatanya dalam Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemda Kabupaten Lebong Tahun 2019 belum memadai.

Itupun didukung dengan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditandatangi langsung Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogama tertanggal 22 Juni 2020.

Data terhimpun, berdasarkan dokumen APBD dan APBD Perubahan tahun 2019 diketahui bahwa anggaran pendapatan dalam APBD dari sebesar Rp 734.121.796.121 berubah dalam APBD Perubahan (APBD-P) menjadi sebesar Rp 750.724.393.515.56 atau naik sebesar 2 persen.

Sementara itu, anggaran belanja dalam APBD sebesar Rp 745.121.796.121.00 berubah dalam APBD perubahan menjadi sebesar Rp 756.572.985.536.94 APBD P atau naik sebesar 2 persen. Sehingga, terdapat selisih defisit sebesar Rp 5.848.592.021.00 yang ditutup dengan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya.

Adapun catatan penyebab defisit, diketahui realisasi PAD sebesar 75,17 persen dari target PAD, realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sebesar 23,70 persen target.

Kemudian, defisit anggaran sebesar 760.520.733.67 dibiayai dari SILPA sebesar Rp 5.848.592.021.38 sehingga terdapa SILPA sebesar 5.088.071.287.71.

"Memerintahkan Sekda dan Bagian Anggaran untuk melakukan analisis lebih mendalam dalam penyusunan Anggaran Belanja dan mengevaluasi lebih cermat pemberian hibah sesuai dengan kemampuan daerah," bunyi rekomendasi yang ditandatangani Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogama tertanggal 22 Juni 2020.

Di sisi lain, penyusunan target PAD tidak didukung analisis perhitungan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran PAD Pemda Lebong tahun 2019 awalnya sebesar Rp 49.471.033.001,40, setelah APBD-P menjadi Rp 34.878.823.297,00 atau turun 29,50 persen.

Namun, dalam catatan BPK ternyata realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp 26.217.410.222,96 atau 75,17 persen dari target PAD, dan menyumbang 3,75 persen dari total realisasi pendapatan sebesar Rp 697.480.836.827,32.

Tren penurunan Kas Daerah (Kasda) mengakibatkan peningkatan utang jangka pendek alias tunda bayar kepada penyedia barang-jasa di lingkungan Pemkab Lebong. Bahkan, penurunan SILPA dalam tiga tahun terakhir menunjukkan turunnya kualitas penyusunan APBD Lebong.

Buktinya, kontrak pekerjaan yang menjadi tunda bayar pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 21.973.377.290. Tunda bayar merupakan utang kepada penyedia barang/jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan 100 persen, tetapi belum dilakukan pembayaran karena Rekening Kas Umum Daerah tidak mencukupi.

Dalam catatan itu juga, tunda bayar sebesar Rp 9.621.338.392,59 belum dianggarkan dalam APBD tahun 2020. Penelusuran selanjutnya diketahui bahwa dari jumlah tunda bayar sebesar Rp 21.973.377.290,92 sebagian sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 12.352.038.898. Namun sebagian lainnya belum dianggarkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 9.621.338.392.

"Anggaran belanja hibah kepada lembaga vertikal sebesar Rp 10.573.950.000,00 membebani APBD dan tidak mempunyai manfaat secara langsung kepada masyarakat," bunyi catatan BPK tersebut.

Pengelolaan keuangan yang buruk selama ini membebani APBD Lebong. Padahal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dan Pasal 19 menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Termasuk Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian HIbah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani  selaku Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Lebong, belum bisa dimintai keterangan. Bahkan, pesan yang dilayangkan wartawan sebelumnya belum direspon. Begitu juga dengan pejabat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, belum bisa dimintai keterangan. [tmc]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00