KPK Ingatkan 6 Kepala Daerah Bengkulu Soal Nilai MPC

Hukum  KAMIS, 08 APRIL 2021 , 11:30:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

KPK Ingatkan 6 Kepala Daerah Bengkulu Soal Nilai MPC

Wakil KPK RI , Alexander Mawarta/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti terdapat enam daerah di Provinsi Bengkulu yag memiliki nilai
Monitoring Control for Prevention (MCP) di bawah 70 persen.

Hal tersebut diungkapkan Wakil KPK, Alexander Marwata saat menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bagi pemerintah daerah bersama DPRD di Provinsi Bengkulu.

Alex menyebutkan enam daerah tersebut di adalah Pemerintah Kabupaten Pemkab Bengkulu Selatan 66,77 persen,  Kaur 66,68 persen, Kepahiang 68,59 persen, Lebong 52,77 persen,  Seluma 52,33, dan  Rejang Lebong 47,67 persen.

Sementara nilai MCP di atas 70 persen hingga 80 persen yakni atas laporan Pemerintah Provinsi Bengkulu 83,33 persen,  Bengkulu Tengah 83,17 persen, Kota Bengkulu 76,04 persen, dan Bengkulu Utara 72,92 persen.

" Nilai ambang batas MCP yang ditetapkan KPK dalam pencegahan korupsi adalah 80 persen. Sedangkan untuk yang diatas 80 persen hanya 4 daerah di Bengkulu," kata Alex Mawarta, Kamis (8/4) saat menyampaikan materi di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Lebih lanjut, dengan penilaian tersebut dirinya meminta agar pemerintah daerah bisa menggunakan MCP pada aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia atau JAGA.ID.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan self assesment”.

"Humas Pemda dan media lokal dapat memanfaatkan MCP pada aplikasi Jaga.id untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam tata pemerintahan yang baik," sambungnya.

JAGA.ID adalah situs resmi platfom JAGA dan portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Yang mana datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Melalui aplikasi ini semua daerah bisa terpetakan baik dari sisi perbaikan tata kelola pemerintahan maupun juga penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Disisi lain, Wakil Kpk mengingatkan enam kepala daerahnya yang memiliki MPC dibawah 80 persen ini untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsinya di delapan bidang yang menjadi penilaian KPK saat ini.

Delapan area intervensi yang dilakukan KPK tersebut, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Pada setiap delapan area intervensi tersebut, KPK memetakan titik rawan dan mempersiapkan action plant dalam mengatasinya,” tutup Alex Mawarta.

Adapun titik rawan dari area perencanaan dan penganggaran APBD, tersebut adalah alokasi anggaran yang tidak fokus pada kepentingan publik, hibah dan Bansos yang tidak tepat serta intervensi dari pihak luar. Action plan mengatasi titik rawan itu adalah e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, program dan kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD, Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB). [ogi]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00