Gandeng Lagi SIMDA, Ada Potensi Anggaran Mubasir

Hukum  RABU, 07 APRIL 2021 , 18:50:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Gandeng Lagi SIMDA, Ada Potensi Anggaran Mubasir

Ilustrasi/Net

RMOLBengkulu. Penyesuaian aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), lalu dikembalikan lagi ke aplikasi SIMDA, sepertinya patut dipertanyakan publik.
Sebab, kebijakan labil itu dinilai berpotensi  menciptakan kegiatan maupun yang bersifat mubasir dalam implementasikan aplikasi SIMDA ke SIPD pada tahun 2020 lalu. Misalnya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2021 ini.

Ketua Gemuru Lebong, Rozi Antoni menegaskan, sebelumnya belasan pejabat terhitung 19-23 Oktober 2020 lalu pernah ke Jakarta dan Semarang terkait bimbingan teknis dan kunjungan belajar penerapan SIPD di Kabupaten Lebong.

Pun segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Lebong dengan nilai mencapai ratusan juta.

"Saya rasa ada potensi anggaran (kegiatan) mubasir disini. Artinya, anggaran kunjungan keluar daerah, bimtek ataupun sosialisasi terkait SIPD selama ini untuk apa," tegasnya, Rabu (7/4).

Di sisi lain, ia mengaku, belum lama ini Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat melaksanakan sosialisasi terkait implementasi SIPD pada tanggal 22 Maret 2021 lalu.

"Mustahil mereka kunjungan menggunakan anggaran pribadi. Dalih menerapkan aplikasi SIPD lalu kembali lagi ke SIMDA ini patut dipertanyakan. Jangan sampai, karena sibuk mengurus sistem ini semua orang terkena imbasnya," bebernya.

Ia berharap aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, proaktif dan mengusut tuntas dimana letak persoalan pengelolaan keuangan yang parah seperti ini.

Sebab, ia khawatir dengan kondisi seperti itu dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab dalam memplotkan anggaran di satuan kerja perangkat daerah.

"Saya minta Kepolisian dan Kejaksaan serius dengan masalah ini,” desaknya.

Tak tanggung-tanggung, kritikan dan sorotan pedas tersebut, hingga meminta kepada Bupati Lebong, Kopli Ansori, mencopot oknum-oknum pejabat yang mempunyai posisi penting dalam pemerintahan.

Menurutnya, bupati dan wabup baru terpilih ini segera mengevaluasi khusus terhadap pengelola keuangan daerah Lebong, atas dasar catatan belakangan ini. Sebab, APBD sehat membuat masyarakat sekitar juga dapat menyerapi dampaknya.

"Bupati harus turun melakukan evaluasi khusus dalam permasalahan ini. Ini tidak bisa didiamkan saja,” tutupnya. [tmc]



Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00