Kejati Bengkulu Pastikan Saldo ASN Sempat "Terblokir" Lain Kasus

Hukum  RABU, 07 APRIL 2021 , 07:18:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Kejati Bengkulu Pastikan Saldo ASN Sempat

Marthin Luther/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, memastikan terblokir atau tertahannya saldo sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) alias Bank Bengkulu.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum ( Kasipenkum) Kejati Bengkulu, Marthin Luther saat dikonfirmasi wartawan, kemarin (6/4).

Ia mengatakan, mengendapnya saldo para nasabah hingga ditolaknya transaksi mobile banking yang dilakukan oleh Bank Bengkulu lain kasus. Sekalipun tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang tengah berjalan di Kejati Bengkulu.

"Kayaknya tidak ada kaitannya dengan perkara bank Bengkulu yang ditanganin kejati," kata Marthin Luther, Selasa (6/4) kepada RMOLBengkulu.

Lebih lanjut, Marthin mengungkapkan, bahwa saat ini perkara Bank Bengkulu memasuki tahap penyelidikan. Dimana dalam tahapan tersebut, Kejati Bengkulu tidak bisa memberikan keterangan apapun terkait proses hukum tersebut.

Ia juga menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta melakukan pemblokiran para nasabah Bank Bengkulu. Sebagaimana disampaikan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu.

"Lagian kalau masih tahap penyelidikan belum bisa (Kejati) meminta pemblokiran," bebernya.

Namun, Marthin membenarkan jika dalam proses hukum dilingkungan kejaksaan untuk pemblokiran rekening nasabah terdapat aturannya. "Di kejaksaan ada SOP nya," tutup Marthin.

Sebelumnya, Kepala OJK Bengkulu, Tito Adji Siswantoro menyebutkan, jika pemblokiran rekening ataupun ATM nasabah biasanya dilakukan untuk kebutuhan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, jika pemblokiran rekening atau ATM nasabah tersebut dilakukan tanpa ada latar belakang yang jelas maka hal itu patut dipertanyakan.

"Hal itu dilakukan apabila ada kasus yang mengarah pada korupsi misalnya. Dan itu boleh," ujarnya.

Pemblokiran rekening atau ATM tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini bisa Kejaksaan Tinggi (Kejati) ataupun aparat penegak hukum lainnya.

"Biasanya itu dilakukan untuk pemeriksaan suatu kasus oleh aparat penegak hukum. Artinya ada ketentuan untuk memblokir rekening atau ATM nasabah," tutup Tito.

Terkait hal ini, Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Muara Aman, Agustian Domargo ketika dikonfirmasi media belum merespon bahkan memilih bungkam. Tak hanya itu, nomor WhatsApp yang digunakan selama ini mendadak tidak aktif ketika dikonfirmasi wartawan.

Sementara, Direktur Bank Bengkulu yakni Agus Salim ketika diminta keterangan terkait itu juga memilih tak bicara. [tmc]




Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00