Serapan Anggaran Rendah, Dewan Minta Bupati Evaluasi Jajarannya

Daerah  SELASA, 06 APRIL 2021 , 07:49:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Serapan Anggaran Rendah, Dewan Minta Bupati Evaluasi Jajarannya

Ilustrasi/Net

RMOLBengkulu. Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, salah satu kabupaten menunjukkan trend terburuk se-Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan keuangan pada triwulan I tahun anggaran (TA) 2021 ini.
Pasalnya, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong hingga Maret 2021 ini, baru berteger di angka 16 persen.

Sementara, penyerapan anggaran APBD pada triwulan I atas anggaran Januari-Maret yang telah mencapai 100 persen, yakni baru Pemprov Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sedangkan, yang belum mencapai 100 persen, yakni Kabupaten Lebong baru terserap 16 persen, Kabupaten Kaur 18 persen, Kabupaten Bengkulu Utara 19 persen, Kabupaten Bengkulu Selatan 26 persen, Kabupaten Kepahiang 26 persen dan Kota Bengkulu 74 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar menyebutkan, transisi kepala daerah bukan menjadi alasan. Sebab, kabupaten tetangga pun mengalami hal serupa namun penyerapannya telah mencapai 100 persen pada triwulan I.

"Tetapi, tidak semerta-merta itu menjadi pembenaran bahwa akhirnya kita di tegur seperti ini. Seharusnya dalam hal ini Sekda sangat bertanggungjawab," ucap Wilyan, saat dikonfirmasi di gedung DPRD Lebong, Senin (5/4) kemarin.

Dia menjelaskan, serapan anggaran rendah ini dimulai dari kurangnya koordinasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah maupun masih terkendala dalam memilih sistem aplikasi pengelolaan keuangan oleh BKD setempat.

"Jadi, serapannya seperti ini harus kita evaluasi. Saya lihat ada kegagalan koordinasi dalam masalah serapan ini yang kurang," bebernya.

Menurutnya, jika karena alasan menunggu tanda tangan bupati, bupatinya belum dilantik. Seharusnya begitu bupatinya setelah dilantik apa yang harus dijalankan agar kepentingan masyarakat itu tidak terhambat. Sehingga, baik dari sisi anggaran, programnya bisa berjalan optimal.

Bahkan, dia mengaku, tim pemerindah daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah menyiapkan itu begitu bupati di lantik harus dijalankan.

"Jadi, pemerintah ini betul-betul, jangan eforia terlebih dahulu. Jadi koreksi la lagi bahwa serapan kita ini rendah. Kita lihat triwulan ini sudah lewat, maka kita lihat masuk bulan April nanti, bulan Juni sudah boleh dilakukan mutasi secara struktural. Apakah seperti ini terbiarkan, dan nanti akan kami panggil dari TAPD, termasuk kepala daerah. Jadi DPRD akan melihat mereka memprestasikan trobosan-trobosan apa yang akan diambil pemerintah daerah kedepan. Jadi, kita meminta bupati mengevaluasi kenapa serapan ini rendah," pungkas Wilyan. [tmc]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00