Kasus Benur, Hanura: KPK Harus Usut Tuntas Korupsi Perizinan Usaha Tambak Di Bengkulu

Hukum  JUM'AT, 05 MARET 2021 , 16:47:00 WIB | LAPORAN: AJI FAISAL

Kasus Benur, Hanura: KPK Harus Usut Tuntas Korupsi Perizinan Usaha Tambak Di Bengkulu

Ketua DPD Hanura/Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu / RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pemanggilan beberapa pejabat di Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi ekspor benur yang menjerat eks Menteri KKP, Eddy Prabowo membuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura, Usin Abdisyah Sembiring turut berkomentar.

Usin mengaku jika pihaknya mendukung KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi perizinan tambak di Provinsi Bengkulu yang disinyalir ada hubungannya dengan kasus korupsi ekspor benur.

"Kami mendorong KPK mengusut tuntas kasus ini agar menjadi jelas. Jika perlu panggil pihak-pihak di Bengkulu yang diduga terlibat dalam lingkaran kasus korupsi ini," katanya kepada RMOLBengkulu, Jumat (05/03).

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu ini menyebut jika perusahaan tambak di Bengkulu banyak yang tidak tertib administrasi perizinan. Selain menyoroti perizinan, Usin juga mengatakan jika masih banyak pengusaha tambak di Bengkulu yang tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

"Saya lihat di Kaur itu masih banyak perusahaan tambak yang tidak tertib. Baik itu masalah perizinan, Amdal, UKL-UPL dan lain sebagainya," tambahnya.

Dalam perjalanan kasus ini, KPK mendalami peran Suharjito (SJT) dalam pengurusan izin tambak udang di Provinsi Bengkulu. Pasalnya, KPK menduga ada  aliran suap kepada pihak-pihak dalam pengurusan izin tambak udang tersebut. Untuk diketahui, Suharjito yang merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP) memiliki usaha tambak udang di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Adanya dugaan suap dalam pengurusan tambak udang di Kaur Provinsi Bengkulu tersebut, terungkap dari pernyataan Plt Jubir KPK Ali Fikri, usai pemeriksaan terhadap Isnan Fajri, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, yang diperiksa penyidik KPK pada Jumat (29/1/2021) lalu.

"Saksi Isnan Fajri dikonfirmasi atas pengetahuannya adanya dugaan aliran uang ke pihak-pihak lain dalam upaya izin tambak udang dimaksud," kata Ali Fikri.

4 Pejabat Bengkulu Diperiksa Sebagai Saksi

Terkait hal itu, selain Isnan Fajri, KPK juga telah memeriksa Bupati Kaur Gusril Pausi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaur, Edwar Heppy. Empat pejabat tersebut diperiksa oleh penyidik KPK dengan durasi waktu berbeda.

3 Swasta Diperiksa

KPK juga memeriksa 3 orang saksi dari unsur swasta di Bengkulu. Ketiganya adalah Jaya Marlian, Zulhijar dan Sahridi Yanopi. Dari ketiga orang saksi tersebut, menurut informasi salah satunya masih memikili hubungan keluarga dengan saksi Isnan Fajri (Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu). [ogi]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00