M. Sabri Dan Beberapa Tokoh Diprediksi 'Hiasi' Pilkada Benteng

Politik  SENIN, 01 MARET 2021 , 16:33:00 WIB | LAPORAN: YOGI APRIZAL SUPRIANTO

M. Sabri Dan Beberapa Tokoh Diprediksi 'Hiasi' Pilkada Benteng

Ilustrasi Pilkada/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pagelaran Pilkada 2022-2023 memang belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. namun jika Pilkada digelar pada 2022 atau serentak di 2024 beberapa tokoh di Bengkulu Tengah (Benteng) ini diprediksi bakal maju untuk menggantikan Bupati 2 periode Ferry Ramli yang akan habis masa jabatannya.

Berdasarkan penulusuran RMOLBengkulu dilapangan, diprediksi tokoh-tokoh yang bakal maju tersebut diantaranya Wakil Bupati Septi Feryadi, Mantan Wakil Bupati Benteng M.Sabri, Anggota DPRD Benteng, Arsyad Hamzah, Waka I DPRD Benteng Feri Haryadi selanjutnya ada nama Evi Susanti yang juga Waka II Di DPRD setempat.

Diantara beberapa nama tersebut, Jurnalis RMOLBengkulu mencoba mengkonfirmasi M.Sabri yang merupakan Wakil Bupati Benteng periode 2012-2017. Ia tidak menyangkal, dan membenarkan siap akan maju di Pilkada Benteng.

"Kito lihat situasi kedepan, insyaallah kita siap," ungkapnya kepada RMOLBengkulu.

M.Sabri beralasan pada masa ia menjabat sebagai wakil bupati yang lalu, dirinya belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat.

"Karena kemaren kito jadi wabub. tidak bisa bantu masyarakat untuk bangun masyarakat Bengkulu Tengah dengan kondisi seperti sekarang ini," jelasnya

Dilansir RMOL.ID, fraksi-fraksi di DPR mulai menyatakan sikapnya yang berbeda terkait usulan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dalam draf RUU Pemilu yang kini masih digodok di DPR itu, terdapat aturan pelaksanaan Pilkada serentak 2022 dan 2023. Namun, draf ini baru diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Dari sembilan fraksi di DPR, sikap masing-masing fraksi berbeda sikap. Ada yang menginginkan UU Pemilu direvisi, dan sebagian lainnya menyatakan tidak perlu dirubah.

Sedikitnya ada empat fraksi menolak revisi UU Pemilu. Keempatnya adalah Fraksi PAN, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan.

Keempat fraksi ini menilai kenapa UU Pemilu tidak perlu direvisi dan pilkada mesti digelar tahun 2024, karena dalam membuat UU diperlukan waktu dan perdebatan yang panjang.

Selain itu, sesuai dengan desain pemerintah pusat dan daerah bahwa pilkada baiknya digelar 2024.

"Sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Kamis lalu (28/1).

Sedangkan fraksi PKS, Partai Golkar, Demokrat dan Partai Nasdem menginginkan agar UU Pemilu tetap direvisi. Fraksi-fraksi ini ingin pilkada tetap digelar di 2022 dan 2023. [ogi]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00