Bansos Covid-19 Dan Kemiskinan

Daerah  SENIN, 18 JANUARI 2021 , 19:18:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Bansos Covid-19 Dan Kemiskinan

Tugu Tani salah satu Icon Kabupaten Lebong yang terletak di Kecamatan Lebong Sakti/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat bukan hal yang baru dilakukan Pemerintah, bahkan kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyakarat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam, namun di masa pandemi covid-19, Pemerintah baik pusat dan daerah kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Di Kabupaten Lebong, misalnya ada tiga Bansos yang disalurkan pada tahun 2020 lalu, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako (BPNT) Non-PKH, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD).

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS), tercatat ada 4.639 penerima PKH  yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Lebong.

Masing masing, Kecamatan Amen 289 penerima, Bingin Kuning 328 penerima, Lebong Atas 260, Lebong Sakti 278, Lebong Selatan 708, Lebong Tengah 556, Lebong Utara 604, Pelabai 321, Pinang Belapis 367, Rimbo Pengadang 367, Topos 378, dan Uram Jaya 283.

Bansos PKH diberikan setiap bulan kepada masyarakat yang berhak hingga Desember 2020. Program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Bansos untuk KPM PKH disesuaikan untuk setiap komponennya. Untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp 250.000 per bulan; SD sebesar Rp 75.000 per bulan,; siswa SMP sebesar Rp 125.000 per bulan, dan siswa SMA sebesar Rp 166.000 per bulan.

Selain itu, Kemensos memberikan bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Lebong senilai Rp 300.000 yang ditargetkan bagi 8.454 keluarga KPM Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bukan penerima PKH. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dari 8.454 keluarga KPM BNPT yang ditargetkan di 104 kelurahan-desa, hanya 8.074 yang terealisasi. Sedangkan, 380 keluarga KPM BNPT tidak terealisasi lantaran sebagai penerima bansos lainnya.

Sementara dari 8.074 yang terealisasi, masing-masing Kecamatan Amen 500 penerima, Bingin Kuning 653 penerima, Lebong Atas 395, Lebong Sakti 513, Lebong Selatan 1.506, Lebong Tengah 999, Lebong Utara 1.204, Pelabai 508, Pinang Belapis 398, Rimbo Pengadang 505, Topos 538, dan Uram Jaya 355.

Tak hanya itu, selain Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dari APBN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras juga menggulirkan Dana Desa yang berasal dari APBN.

Tentu saja DD yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempercepat dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan yang pada akhirnya dapat membawa kesejahteraan rakyat.

Sinergi antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) perlu dilakukan.

Sinergi tersebut dibutuhkan agar para penerima BLT-DD di desa bisa mendapatkan skema bantuan sosial dari pemerintah yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, BLT-DD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga turut disalurkan untuk membantu mengatasi dampak pandemi melalui BLT-DD.

Secara keseluruhan ada 5.039 KK di Kabupaten Lebong penerima BLT DD yang tersebar di 93 Desa.

Program BLT DD awalnya hanya akan berlangsung sampai Juni 2020. Kelanjutan program tersebut dilakukan atas arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, penyaluran BLT DD dilanjutkan hingga Desember 2020. Hanya saja, nilai Bansos yang disalurkan diturunkan. Khusus periode April- Juni sebesar Rp 600.000 per bulan. Serangkan, periode Juli-Desember turun menjadi Rp 300.000 per bulan.

Sejak Pandemi, Angka Kemiskinan Bertambah 300 Jiwa

Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penerapan pemenjarakan sosial atau physical distancing sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau lockdown yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak negara.

Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Begitu pula di Kabupaten Lebong, Bengkulu yang membatasi hingga  melarang kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.

Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong, menyebutkan adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak mewabahnya Covid-19. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen.

Bahkan, anggaran bantuan sosial (bansos) yang melimpah sepanjang tahun anggaran (TA) 2020 ternyata belum mampu membebaskan Kabupaten itu dari jurang kemiskinan. Sejak dua tahun terakhir, Lebong masih memberikan trend penambahan angka termiskin.

Pemerintah dinilai perlu melakukan realokasi anggaran kepada program perlindungan sosial untuk menekan angka kemiskinan yang diperkirakan akan semakin melonjak akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Tingkat kemiskinan pada 2021 akan kembali meningkat apabila tak dianggap serius oleh pemerintah daerah setempat.

Angka kemiskinan di Kabupaten Lebong setahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukan, bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong, perlu dievaluasi.

BPS mencatat persentase angka kemiskinan 2020 kembali mengalami peningkatan, yang sebelumnya tahun 2019 sebesar 11,77 persen atau 13.670 jiwa menjadi 11,85 persen 13.970 jiwa pada tahun 2020.

Kepala BPS Kabupaten Lebong, Sriwiyana Teguh Ananto menyampaikan, hasil survei petugas Susenas dalam satu tahun terakhir angka kemiskinan di Bumi Swarang Patang Stumang meningkat sebanyak 300 jiwa.

"Sudah, jadi pada tahun 2020 angkanya naik 0,08 persen atau sebanyak 300 jiwa. Tahun 2019 angka kemiskinan 11,77 persen atau 13.670 jiwa naik menjadi 11,85 persen atau 13.970 jiwa ," ujar Teguh kepada RMOLBengkulu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, acuan tersebut berdasarkan dari survei nasional tahun 2020 nilai garis kemiskinan naik dari 404.368 rupiah menjadi Rp 424.637 rupiah. Jika pengeluarannya di bawah itu, baik pengeluaran makanan maupun non makanan dianggap penduduk miskin.

Setidaknya ada 560 rumah tangga dijadikan sampel survei yang datanya diambil per Maret 2020.

"Jadi satu rumah tangga ada empat orang misalnya punya dua anak berarti Rp 424.637 x 4, jadi kurang lebih 1,7 juta lebih. Artinya jika pengeluaran sekitar 1,7 juta ke bawah dianggap penduduk miskin,” jelasnya.

Dia mengutarakan, penyebab kenaikan angka kemiskinan ini adanya pandemi Covid-19. Walaupun Lebong dalam zona hijau, namun harga komoditas di daerah itu mengalami pergesaran.

"Walau Lebong zona hijau, tapi kan beberapa komoditas bahan pokok yang masuk dalam komoditas penghitungan angka kemiskinan ada yang berasal dari luar lebong yang berasal dari zona merah yang mengkbtkan harga-harga tersebut mahal. Sedangkan mayoritas penduduk merupakan petani belum ada pemsaukan tambahan, karena belum masa panen," beber Teguh.

Walaupun tidak membeberkan secara detail  namun ia menyebutkan, jika angka kemiskinan yang dirilis BPS itu adalah angka kemiskinan makro.

"Artinya, tidak menunjukkan data by name by addres," demikian Teguh.

Dampak BLT DD Bagi Yeni Suhaya

Yeni Suhaya salah seorang warga Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, senang menjadi salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama.

Perempuan berusia 50 tahun tersebut telah mendapat ban­tuan sebesar Rp 600.000 selama periode April hingga Juni yang diwujudkan dalam menggerakkan perekonomian.

Ia mengaku meski dana tersebut tidak mencukupi sepenuhny­a, tetapi paling tid­ak sudah bisa menjadi modal awalnya untuk memulai usaha.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada kades dan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah pusat atas bantuan ini," katanya.

Menurutnya, dengan program BLT DD ini  dirinya mampu mewujudkan niatnya yang sudah lama untuk berjualan. Terutama sebagai tulang punggung keluarga.

Sebab, sang suami sudah 15 tahun menjadi petugas retribusi kebersihan Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak bekerja lagi. Itupun, setelah sang suami mengalami kecelakaan bermotor hingga menyebabkan bola matanya pecah. Buntut dari itu, suaminya mengalami kebutaan dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa.

Sedangkan, dua dari tiga anaknya butuh biaya lantaran masih menempuh pendidikan jenjang SMA, dan Stain Curup. Sementara anak pertamanya baru saja selesai menempuh pendidikan di Stain tahun 2018 lalu.

"Berkat bantuan ini saya bisa beli modal jualan untuk beli jeruk, timbang, telur dan cabe," bebernya.

Terpisah, Kades Sungai Gerong, Hesdianto Eko Mareja tak menampik uang yang diberikan pemerintah tersebut dibelanjakan warganya untuk berdagang.

Sebab, versi Eko, belum ada yang bisa menjamin kapan ancaman Covid-19 akan berakhir. Sehingga, perlu diantisipasi. Agar tingkat ekonomi warga tetap terjaga.

"Kita sudah memberi pesan agar bantuan itu digunakan sebaik mungkin. Jadi, kalau memang ingin diputar untuk berjualan itu justru lebih bagus. Itupun untuk menjaga konsumsi di lapisan masyarakat agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi," singkat Eko.

Mereka Yang Luput Dari Bantuan Sosial

Sejumlah program bantuan pemerintah bagi warga tidak mampu yang terdampak pandemi Covid-19 belum terdistribusikan secara merata dan tepat sasaran.

Bantuan yang harusnya menyentuh kelompok rentan terkadang datang tak tepat sasaran.

Salah satunya Damhir, warga yang tinggal di Desa Suka Damai Kecamatan Lebong Tengah. Dirinya menjadi satu diantara masyarakat yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Sejak istri pertama meninggal dunia beberapa tahun silam, ia harus bekerja sebagai petani serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya.

Fatmawai sebagai istri keduanya yang kini belum dianugerahi seorang anak ikut membantu menjadi tulang punggung keluarganya.

"Paman saya dan istrinya tinggal di sawah dan memang jarang pulang ke desa (pemukiman). Makanya, tidak dapat bansos Covid-19," cerita Jevi sembari menceritakan adek dari ibu kandungnya tersebut pada Selasa (12/1).

Ia berharap, bantuan pemerintah yang telah digelontorkan dalam sejumlah kebijakan dan program bisa menyasar warga yang membutuhkan seperti pamannya tersebut.

"Sampai sekarang ya belum dapat apa-apa. Memang sudah ada yang mendata, tapi akhirnya hanya disuruh tunggu aja tanpa kejelasan kapan realisasinya," tuturnya.

Sementara itu, Min Amala Nisya (65) penyandang disabilitas tuna netra asal Desa Pungguk Pedaro sebelummya juga mengaku pernah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Keadaan rupanya semakin sulit di tengah pandemi Covid-19 sekarang, terutama bagi Mala yang hanya mengandalkan pemberian orang dan pihak-pihak yang merasa kasihan dengan kondisinya.

Bahkan keponakannya yang tinggal satu perkarangannya selama ini turut juga ikut membantu agar bisa tetap menyambung hidup setiap harinya.

"Keluarga saya (kandung)? Sudah tidak ada lagi," katanya.

Selama masa pandemi corona, pemasukan warga mulai berkurang karena minimnya aktivitas masyarakat sejak diimbau untuk di rumah aja imbas virus corona.

Walapun demikian, Mala tetap bersyukur masih ada orang-orang yang peduli terhadapnya di masa Pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda sampai sekarang.

"Tapi alhamdulillah sekali masih banyak yang peduli," demikian Mala.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Lebong, Reko Haryanto menyebutkan, pihaknya hanya menerima data penerima bansos bagi warga terdampak Covid-19.

Menurutnya jika masyarakat menemukan permasalahan penyaluran bansos seperti itu, ia menyarankan segera dilaporkan secara resmi. Agar bisa ditindaklanjuti.

"Atau bisa langsung melaporkan ke Kantor Dinas PMDS Lebong. Itupun, sebagai dasar pihak kita klarifikasi ke lapangan," ucapnya.

Sebab, dengan keterbatasan personil hingga jangkauan di 12 kecamatan cukup jauh. Menurutnya, peran masyarakat di lingkungan masing-masing turut juga penting.

"Kalau ada data ganda, silahkan lapor dengan kades, dan kades nanti secara otomatis batalkan penyaluran. Tapi, kalau laporannya tidak direspon bisa disalurkan kepada kantor PMDS Lebong. Bisa saja mungkin kekeliruan data," tegas Reko.

Tak hanya itu, ia juga mengaku terkait ada dugaan warga terdata penerima Program Keluarga Harapan (PKH) namun belum mendapatkan bantuan, itu bisa saja karena saldo masih kosong. Sehingga, bantuan belum tersalurkan.

"Khusus untuk penerima PKH, mungkin bisa saja saldo tidak tersedia. Tapi akan ditransfer susulan. Kalau memang dia terdata, kemungkinan akan dapat. Nanti kami akan klarifikasi dengan pendamping PKH," imbuhnya.

Menurutnya, ketiga program bansos pemerintah pusat itu akan tetap disalurkan pada tahun 2021 ini. Itupun untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan di daerah itu.

"Tetap berlanjut. Palingan nanti, dievaluasi teknis penyaluran. Ada yang ditransfer langsung, dan ada yang tunai," demikian Reko. [tmc]

Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako (BPNT) Non-PKH, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) dan Angka Kemiskinan Tahun 2020 lalu:




Komentar Pembaca
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00