Kepala DKP: Provinsi Bengkulu Tidak Ada Urusan Dengan Ekspor Benih Lobster

"Kalau Provinsi hanya merekomendasikan nelayan ke kementrian untuk ditetapkan sebagai nelayan penangkap baby lobster. Jadi provinsi (gubernur) tidak ada kaitan dg ekspor baby lobster dan tidak berurusan dengan pengusaha / eksportir," kata Sri kepada RMOLBengkulu melalui pesan whatsap, Minggu (17/1).

Seri juga menyampaikan, tidak pernah ada ekspor langsung dari Bengkulu, yang ada pengiriman antar Provinsi  dari bengkulu dikirim ke Jakarta.

"Pengiriman ke Jakarta memerlukan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) itu dikeluarkan oleh kabupaten/kota, bukan Provinsi," ucap Sri.

Penyidik KPK sendiri telah mendalami dugaan pemberian uang dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster kepada Edhy.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik kepada Suharjito yang merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) selaku tersangka pemberi suap saat diperiksa pada Kamis (7/1).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Ketujuhnya ialah, Edhy Prabowo, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Pribadi Misata (APM) selaku Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

Selanjutnya, Siswadi (SWD) selaku pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Edhy, Amiril Mukminin (AM) selaku swasta, dan Suharjito (SJT). [ogi]