Tercatat Nol Persen, Warga Tangua Sodorkan Bukti Setor PBB-P2 Tahun Lalu

Kepada RMOLBengkulu ia menjelaskan, jika pihaknya telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik taat pajak. Hanya saja, ia mengaku terkejut ketika desanya dikenakan pinalti atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 lalu.

"Izin menanggapi terhadap berita hari ini mengenai PBB-P2. Saya warga Desa Tangua beserta masyarakat lainnya sudah membayar pajak tersebut bulan November yang lalu kepada pihak Pemdes Tangua, dan bukti pembayarannya pun ada. Saya terkejut kenapa masih saja pajak PBB kmi masih 0 persen, Ini juga berita yang kesekian kalinya," kata salah satu warga setempat yang minta identitasnya dirahasiakan sembari menunjukkan tangkapan layar bukti pembayaran, kemarin (14/1).

Dia menyayangkan, jika nanti Desanya kena sanksi berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun pengurangan pagu Dana Desa (DD) tahun 2021.

Sebab, dirinya sudah taat pajak bersama sejumlah warga lainnya. Terlebih lagi, ia mengklaim bahwa progres PBB-P2 seharusnya bukan nol persen lagi. Melainkan sudah ada peningkatan.

"Sekitar bulan November (dibayarkan PBB-P2) sebesar Rp 10.000. Itu hanya milik saya. Kalau masyarkat lain saya kurang tahu jumlahnya. Yang jelas sudah bnyak warga yang bayar," bebernya.

Dia juga mengkritik lambannya kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Tangua. Sebab, walaupun progres pembayaran warga baru sedikit, setidaknya tidak harus dibiarkan PBB-P2 desa setempat tercatat nol persen hingga akhir tahun 2020 lalu.

"Sebelumnya saya sudah pernah membagikan postingan yan serupa sekitar tanggal 7 Januari. Berdasarkan keterangan pemdes baru sekitar 20 persen yang byar. Tapi setelah saya tanyakan dengan warga sudah bnyak yang bayar. Wlpun baru 20 persen setidaknya bisa disetor ke pihak Badan Keuangan Daerah (BKD). Tetapi kenapa masih 0 persen," tutupnya.

Terpisah, Kades Tangua Burhan Dahri tak menepis jika ada warga sudah membayar PBB-P2 tahun 2020 lalu. Namun, menurutnya baru mencapai 8 persen.

Sedangkan, target pemerintah desa Tangua seluruh warga sudah membayar PBB-P2 hingga jatuh tempo bulan Oktober tahun 2020 lalu.

"Total PBB-P2 Desa Tangua Rp 5 juta lebih. Memang, belum disetor karena progresnya baru 8 persen," ucapnya.

Dia menandaskan, rencana awal pemdes setempat baru menyetor PBB-P2 jika progresnya sudah mencapai 100 persen. Menyusul BKD memberikan kelonggaran untuk pelunasan PBB-P2 desanya hingga akhir Januari 2021.

"Terakhir kata BKD tanggal 25 Januari 2021. Memang sudah ada yang setor, tapi kalau memang mau dipercepat. Besok kita langsung setor ke Bank Bengkulu," tutupnya.

Terpisah, Plt Kepala BKD Lebong, Erik Rosadi melalui Kabid Pendapatan Rudi Hartono menyarankan, apabila memang ada warga melakukan pembayaran ia menyarankan pemerintah desanya melalukan rekon ke BKD Lebong.

"Kalau per 31 Desember 2020, belum ada. Tapi, tidak tahu kalau dibayar di bulan Januari ini. Karena, kita update data di bank. Kalau memang ada pembayaran, pemdes bisa rekon ke BKD," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan target PBB-P2 Desa Tangua pada tahun 2020 lalu tercatat sebesar Rp 5.630.488. Menurutnya, progres PBB-P2 di Kabupaten Lebong sangat mempengaruhi pendapatan daerah.

"Untuk itu, kita minta peran dan kerja sama pemerintah desa setempat agar progres PBB-P2 bisa mencapai target," demikian Rudi. [tmc]