Ketua PBNU: Tidak Ada Kebijakan Pemerintah Yang Anti Islam

Politik  MINGGU, 03 JANUARI 2021 , 19:21:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Ketua PBNU: Tidak Ada Kebijakan Pemerintah Yang Anti Islam

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud/Net

RMOLBengkulu. Pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) dinilai bukan berarti pemerintah anti-Islam. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud membeberkan bukti pemerintah tidak anti Islam.

"Kalau anti Islam, organisasi-organisasi lainnya ya enggak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan," tegasnya kepada wartawan, Minggu (3/1).

Marsudi mengatakan, FPI dibubarkan karena tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai ormas. Andai FPI mempunyai legal standing, Marsudi yakin tidak akan sampai dibubarkan.

Marsudi juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, dia menegaskan, pembubaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab itu berbasis Islam.

"Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja ada yang berdirinya sudah lebih dulu," katanya.

Menurut dia, ke depan pemerintah perlu berdialog dengan semua ormas agar berjalan sesuai ideologi bangsa.

"Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawassuth atau tawajul, tawassuthiyah, semuanya ke tengah," katanya

FPI tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas. Selain itu, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum. Sebanyak 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya.

Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS. Dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers, Kamis, 31 Desember, pemimpin FPI Rizieq Shihab tampak menggebu-gebu mengajak pengikutnya mendukung ISIS.
Menurut Rizieq, ISIS punya cita-cita mulia. Rizieq juga menuduh ada pihak yang ingin mengadu domba FPI dengan ISIS.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tidak ada diskriminasi umat Islam di Indonesia. Buktinya banyak tokoh muslim yang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

"Jadi enggak ada di sini kebijakan anti-Islam, enggak ada. Tinggal saudara dan kita berjuang agar umat Islam itu mendapat porsi kemajuan yang proporsional," tutup Mahfud. [tmc]



Komentar Pembaca
Klarifikasi Ambroncius Nababan

Klarifikasi Ambroncius Nababan

SELASA, 26 JANUARI 2021 , 15:15:00

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

JUM'AT, 22 JANUARI 2021 , 15:05:00

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00