Soal Laporan Bantuan PIP, Bawaslu Rekom Netralitas Kepsek Ke KASN

Daerah  SELASA, 01 DESEMBER 2020 , 05:42:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Soal Laporan Bantuan PIP, Bawaslu Rekom Netralitas Kepsek Ke KASN

Jefriyanto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebong, telah menerima laporan dari masyarakat terkait netralitas kepala sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 83, Rita Oktapia yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada tahun 2020 dalam beberapa hari belakangan ini.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jefriyanto mengungkapkan, terkait surat laporan pengaduan yang disampaikan ke Bawaslu sebelumnya dari masyarakat, yakni Selasa (17/11) lalu dan sudah diproses sesuai prosedur penanganan pelanggaran.

"Kita sudah proses laporan tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan hasilnya sudah kita plenokan kemarin (Jum'at, 27 November 2020)," kata Jep sapaan akrabnya, pada Senin (30/11).

Dia menjelaskan, pembahasan kedua Gakkumdu sudah dilakukan pembahasan. Hanya saja, saat itu tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihannya.

Namun persoalan itu tetap akan berlanjut ke tingkat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Pihaknya telah menyerahkan dokumen hasil kajian awal laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong ke KASN.

Menurutnya, status temuan itu ditindaklanjuti ke KASN karena memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas ASN.

"Statusnya sudah kita rekomendasikan ke KASN atas dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya," bebernya.

Adapun berkas dan dokumen yang dikirim ke KASN, meliputi dokumen hasil kajian awal, dan bukti-bukti terkait laporan tersebut.

"Atas rekomendasi dugaan pelanggaran yang dimaksud, maka selanjutnya KASN yang akan menindaklanjuti," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lebong, Sabdi Destian menambahkan, untuk penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu Calon Bupati dan oknum pejabat negara yang berstatus sebagai Anggota DPR RI, ia menyebutkan masih dalam proses.

"Terkait dengan laporan yang pertama dengan terlapor Kepala SD tersebut sudah diteruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke KASN, dan laporan kedua yang menyangkut salah satu calon dan pejabat negara sedang dalam proses penanganan, semua pihak sudah dipanggil tapi ada beberapa pihak yang sudah dipanggil 2x tidak mengindahkan undangan klarifikasi tersebut," tutupnya. [tmc]


Komentar Pembaca
BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan
Saat-saat HRS Dipindahkan

Saat-saat HRS Dipindahkan

KAMIS, 14 JANUARI 2021 , 21:15:00

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

SELASA, 12 JANUARI 2021 , 20:50:00

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00