Gara-gara Rp 277 Juta, Mantan Kades Semelako II Dijerat Dua Pasal UU Tipikor

Hukum  MINGGU, 29 NOVEMBER 2020 , 19:24:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Gara-gara Rp 277 Juta, Mantan Kades Semelako II Dijerat Dua Pasal UU Tipikor

Kapolres Lebong, AKBP Ichsan Nur/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Mantan Kepala Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong berinisial FS ditahan Polres Lebong setelah terlibat dugaan penyelewengan dana desa saat dirinya menjabat.
Kapolres Lebong, AKBP Ichsan Nur melalui Kasat Reskrim, Iptu Didik Mujiyanto didampingi Kanit Tipikor, Aiptu Tri Cahyoko mengatakan, FS tersebut mulai menjadi tahanan Polres, sejak Jum'at (27/11) kemarin di Rutan Polres Lebong. FS dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Kapolres menuturkan, FS terlibat korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lebong, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut mencapai Rp 277 juta.

"Yang bersangkutan saat ini masih diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapi pemberkasan. Kalau sudah lengkap, nanti akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan," ujarnya, kemarin (28/11).

Sebelum ditetapkan jadi tersangka, tim penyidik telah melakukan penyelidikan, terhadap penggunaan anggaran DD tahap I dan II yang dikelola Desa Semelako II tahun 2019, dengan nilai pagu kurang lebih Rp 800 juta.

Dalam pengelolaannya terhadap beberapa item pekerjaan ditemukan proyek desa yang dikurangi volume bahkan ada proyek desa yang tidak selesai dikerjakan selesai seratus persen.

Bahkan, dalam perkara ini ia diduga melakukan mark-up di sejumlah proyek desa tersebut. Mark-up tersebut terlihat pada jumlah anggaran yang dicairkan desa dengan jumlah Rp 508 dari total pagu kurang lebih Rp 800 juta.

Hanya saja, dari realisasi lapangan tim audit mengungkap bila ada kerugian kurang lebih Rp 277 juta.

Sebenarnya pihak pemerintah kecamatan sudah memberikan peringatan pada tersangka saat masih menjabat kades. Tersangka diperingatkan agar menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, sampai tahun 2020 belum ada tindaklanjut.

"Ada temuan saat Monev tingkat kecamatan. Tapi tidak dilanjutkannya," ucapnya.

Diketahui, Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor berbunyi 'setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar'.

Sedangkan, pasal 3 UU Tipikor berbunyi 'setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar'. [tmc]


Komentar Pembaca
BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan
Saat-saat HRS Dipindahkan

Saat-saat HRS Dipindahkan

KAMIS, 14 JANUARI 2021 , 21:15:00

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

SELASA, 12 JANUARI 2021 , 20:50:00

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00