Dilaporkan Ke Bawaslu, Kuasa Hukum Kopli-Fahrurrozi: Ada Yang Merasa Dirugikan

Daerah  SELASA, 24 NOVEMBER 2020 , 17:37:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Dilaporkan Ke Bawaslu, Kuasa Hukum Kopli-Fahrurrozi: Ada Yang Merasa Dirugikan

Agustam Rachman/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 di Kabupaten Lebong, tinggal 15 hari lagi. Namun, tensi ajang lima tahunan tersebut mulai memanas.
Itupun setelah adanya laporan ke Bawaslu terkait dugaan penyalahgunaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada warga yang dinilai menguntungkan pasangan calon kepala daerah tertentu menjelang Pilkada Lebong.

Menanggapi itu, Tim Kuasa Hukum Kopli Ansori-Fahrurrozi, yakni Agustam Rachman, angkat bicara. Tim kuasa hukum mengaku keberatan dengan laporan tersebut. Hal itu sebagaimana rilis yang disampaikan ke meja Redaksi RMOLBengkulu, Selasa (24/11).

Melalui kuasa hukumnya, Kopli-Fahrurrozi berpendapat, tuduhan miring dilontarkan oleh segelintir oknum karena khawatir dengan dampak kampanye cerdas yang disampaikan oleh Kopli-Fahrurrozi.

"Padahal sangat wajar mereka (Kopli-Fahrurrozi, red) menyampaikan betapa pentingnya memajukan pendidikan sebagaimana visi-misi Kopli-Fahrurrozi. salah-satunya melalui penyaluran beasiswa PIP. Apalagi sosok Fahrurrozi adalah tokoh pendidikan di Kabupaten Lebong," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat.

Dia menceritakan, sejak tahun 2018 Kopli Ansori sudah membantu Anggota DPR RI, Dewi Coryati mendata anak-anak yang tidak mampu agar mendapat beasiswa PIP. Hal itu dilakukan jauh sebelum Kopli-Fahrurrozi memutuskan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong.

"Kopli-Fahrurrozi terpanggil untuk membantu mendata anak yang tidak mampu ini, agar anak anak di tanah kelahiran Kopli-Fahrurrozi cerdas dan dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi," terangnya.

Dia menuturkan, secara hukum apa yang disampaikan oleh Kopli-Fahrurrozi serta Dewi Coryati yang menjelaskan soal beasiswa PIP itu bukan masuk kategori pelanggaran.

Sebab, keduanya hanya menjelaskan soal beasiswa PIP itu merupakan kewajiban mereka supaya masyarakat mengerti soal beasiswa PIP tersebut.

Dengan begitu, masyarakat akan sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak di daerah itu.

"Kalaupun Dewi Coryati dan Kopli-Fahrurrozi menyampaikan saat moment Pilkada itupun tidak melanggar hukum. Sebab dalam Pilkada memang ajang adu program. Bukan ajang nyampaikan hoax,fitnah atau kampanye hitam," sambungnya.

Masih kata kuasa hukumnya, apabila merujuk ke ke pasal 71 ayat (3) tidak bisa dijadikan acuan. Sebab, pasal 71 ayat (3) itu khusus larangan bagi petahana untuk tidak menggunakan program pemerintah yang dapat merugikan pasangan calon lain.

"Sementara  Kopli-Fahrurrozi dan Dewi Coryati bukan Petahana," tegasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan, dari 11 larangan dalam kampanye sebagaimana termuat dalam pasal 69 UU nomor 8 tahun 2015.

Tidak ada yang dilanggar oleh  Kopli-Fahrurrozi dan Dewi Coryati. Demikian juga jika mau dikait-kaitkan dengan Pasal 71 ayat (1) pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah-satu pasangan calon.

"Kalau ada oknum yang merasa dirugikan karena Kopli-Fahrurrozi dan Dewi Coryati membantu penyaluran beasiswa PIP bagi warga Lebong, maka itu sama artinya oknum tersebut tidak ingin anak-anak di kabupaten Lebong menjadi pintar," sindirnya.

Lebih jauh, ia menegaskan, sebagai kuasa hukum Kopli-Fahrurrozi, dirinya siap menghadapi pelaporan yang disampaikan ke Bawaslu setempat.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan identitas pelapor ke Bawaslu terkait penyaluran bantuan PIP tersebut.

Sebab, menurutnya, yang berhak melapor ke Bawaslu sesuai Perbawaslu 8 tahun 2020, hanya pasangan calon, warga Lebong yang punya hak pilih, dan pemantau yang terakreditasi.

"Kalau soal siap apa tidak kami menghadapinya. Pasti kami sebagai kuasa hukum siap 24 jam menghadapi itu," demikian Agustam Rachman.

Untuk diketahui, Bawaslu Kabupaten Lebong, memutuskan menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan bantuan PIP kepada warga yang dituding menguntungkan pasangan calon kepala daerah tertentu menjelang Pilkada Lebong.

Laporan tersebut disampaikan secara resmi ke Bawaslu setempat pada Selasa (17/11) lalu sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat ini, Bawaslu Lebong tengah mendalami laporan tersebut karena jika memang ada penyalahgunaan bantuan dari PIP, maka ada konsekuensi hukumnya. [tmc]


Komentar Pembaca
BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan
Saat-saat HRS Dipindahkan

Saat-saat HRS Dipindahkan

KAMIS, 14 JANUARI 2021 , 21:15:00

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

SELASA, 12 JANUARI 2021 , 20:50:00

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00