Jika Terbukti TSM, Paslon Di Rejang Lebong Terancam Diskualifikasi

RMOLBengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu saat ini telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Laporan tersebut dibuat oleh tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Rejang Lebong, Susilawati-Ruswan pada Minggu (20/11) lalu, dengan terlapor Paslon bupati dan wakil bupati Syamsul-Hendra, dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Koordinator Divisi Humum Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah mengatakan, laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tersebut akan ditangani oleh Bawaslu Provinsi secara langsung melalui proses persidangan.

"Yang dilaporkan dugaan pelanggaran administrasi TSM, ada mekanisme laporan, pelaporan, akan dipanggil ada jawaban terlapor, nantinya sidang laporan pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM namanya," kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Bengkulu, Halid Syaifulah dikonfirmasi awak media, Senin (23/11).

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran adminsitrasi yang ditangani Bawaslu Provinsi tersebut pelakunya bisa dari unsur aparatur pemerintah bisa juga penyelenggara Pemilu dengan mekanisme sidang pelanggaran administrasi.

"Jika terbukti nantinya sanksinya bisa berupa diskualifikasi," tegasnya.

Sementara itu terkait dengan dugaan ketidak netaralan ASN sendiri menurut dia ditangani ditingkat Kabupaten, dugaan yang terjadi sendiri menurut dia masuk dalam Pasal 71 Ayat 1 Undnag-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang bisa masuk ranah pidana karena melibatkan pejabat struktural dalam rnagka terlibat politik praktis.

"Itu ranahnya Gakkumdu, Pasal 71 Ayat 1 itu bisa pidana bisa peraturan perundang-undnagan lainnya untuk pelanggarannnya, untuk peraturan perundang-undangan lainnya itu masalahan netralitas ASN," imbuhnya.

Dia menambahkan, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong juga dapat melakukan penangann pelanggaran tanpa harus menerima laporan, yakni melalui temuan.

"Intinya itu On proses di Bawaslu Rejang Lebong karena itu sudah menjadi isu nasional, dan kitas sudah mengarahkan di Rejang Lebong untuk melakukan proses di Gakkumdu, karena di Gakkumdu itu ada Polisi dan Jaksa, Bawaslu, tetapi pelanggaran ASN nya itu pasti diteruskan ke KASN," bebernya.

Dia menambahkan, sejauh ini sudah banyak laporam dugaan pelanggaran ASN di Kabupaten Rejang Lebong yang diteruskan ke KASN, salah satunya oknum Kadis.

Sebelumnya, beredar video berisi rekaman berdurasi 7.01 menit yang berisi tentang pengambilan sumpah untuk mendukung dan memenangkan salah satu Paslon di Rejang Lebong, diduga pengambilan sumpah itu dilakukan oleh pejabat aktif di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong.

Pembicara dalam video dengan cover video 'Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong Deri Efendi,S.Pd.MM" dengan menyantumkan nomor induk pegawai (NIP) tersebut juga menyebut sejumlah nama pejabat lain, serta menyebut sumbangan untuk Pilkada mendatang. [ogi]