Minta Kejagung Soroti Penanganan Kasus Dugaan TPK Di Setda Lebong

Hukum  JUM'AT, 20 NOVEMBER 2020 , 18:37:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Minta Kejagung Soroti Penanganan Kasus Dugaan TPK Di Setda Lebong

Ketua Bidang Pendidikan Dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Sukamdani/Ist

RMOLBengkulu. Sejumlah pejabat wewenang di Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terkait dugaan kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat, belum lama ini.
Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (TKP) anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Lebong yang menggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 masih dalam proses.

Satu bulan lebih, Tim Kejati Bengkulu masih meminta keterangan beberapa pihak di lingkungan Setda Lebong, namun Kejati Bengkulu tidak menyampaikan identitas pejabat yang diperiksa KPK tersebut.

Ketua Bidang Pendidikan Dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu, Sukamdani meminta, agar Kejaksaan Agung (Agung) menyoroti Kejati Bengkulu dalam menangani  perkara dugaan penyimpangan anggaran di Setda Lebong yang tengah diusut korp Adhiyaksa tersebut.

"Sekarang, memang ditengah masyarakat sudah terbangun krisis kepercayaan masyarakat terhadap penanganan korupsi di Kabupaten Lebong," kata pemuda asal Kabupaten Lebong tersebut, Rabu (18/11).

Dia mengaku, sudah mendapatkan informasi sejumlah pejabat di lingkungan Setda Lebong telah dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Namun, ia meminta Kejati Bengkulu tidak tebang pilih.

Artinya, mengusut hingga kepada pengambilan kebijakan tertinggi, yakni sekretaris daerah (Sekda) Lebong, yang menjabat saat itu.

"Sudah saatnya Kejati lebih tegas, sehingga ke depan ada jera. Bahwa siapa saja yang coba menilep anggaran daerah, akan diproses hukum dan dipenjara dengan waktu yang lama," tegasnya.

Sejauh ini, menurutnya, aparat penegak hukum di Lebong belum mampu mengusut tuntas dugaan korupsi yang pelakunya masih aktif menjabat di pucuk pimpinan SKPD atau kepala daerah.

Upaya Kejati dalam rangka menelusuri dugaan TPK anggaran Rp 24 miliar ini juga termasuk untuk membenahi tata kelola keuangan di Pemkab Lebong. Kalau tidak diseriusi, maka tata kelola keuangan yang buruk sekali pun tidak akan dibenahi.

"Bagaimana mungkin kita bicara pembangunan yang berkelanjutan kalau anggarannya diduga dikorupsi,” tuturnya.


Hal senada disampaikan tokoh pemuda Kabupaten Lebong, Rozy Antoni. Dia menyatakan, penyelidikan secara diam-diam tidak menjamin kasus tersebut terungkap.

Tidak dipungkirinya beberapa kasus dugaan TPK di Lebong yang dilaporkan pihaknya ke Kejati Bengkulu, pada akhirnya redup.

Misalnya, dugaan dugaan korupsi peningkatan jaringan Irigasi Air Cendam Bawah di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti, Pembangunan Jembatan Air Ketahun IV, dugaan suap 15 Pjs Kades, hingga dana hibah PKK Lebong.

"Menurut saya begitu, lebih baik disampaikan ke publik. Tidak ada alasannya karna status penyelidikan. Contohnya penanganan kasus Cendam, itu statusnya kemaren sudah Dik? Bagaimana perkembangannya? Artinya, transparansi itu belum ada," demikian Toni.

Data terhimpun, penyidik telah meminta keterangan sejumlah orang dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Setda Lebong. Masing-masing, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Setda berinisial A,  Bendahara berinisial T, dan sejumlah PPTK berinisial DD dan IY.

Pengusutan kasus dugaan TPK itu berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Sejumlah orang yang dipanggil masih dalam tahap penyelidikan dan mereka sendiri dipanggil hanya untuk meminta keterangan terkait kasus ini.

Adapun anggaran yang tengah dilidik mencapai Rp 24 Miliar. Terutama mengenai anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa surat menyurat, hingga kegiatan rutin dan swakelola di lingkungan Setda Lebong.

Belum diketahui berapa total pagu per item kegiatan tersebut. Namun, total kegiatan secara keseluruhan mencapai puluhan miliar.

Informasi yang diperoleh, dasar Kejati Bengkulu melakukan pengusutan lantaran adanya laporan indikasi mulai uang hari harian, biaya-biaya honor, dugaan mark up (penggelembungan anggaran) Surat Pertanggungjawaban (Spj), termasuk kegiatan swakelola yang dilaporkan fiktif. [tmc]


Komentar Pembaca
Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

JUM'AT, 02 OKTOBER 2020 , 19:11:00

H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu