BPS Gelar FGD Percepatan Rilis Lebong Dalam Angka 2020

Daerah  JUM'AT, 20 NOVEMBER 2020 , 05:53:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

BPS Gelar FGD Percepatan Rilis Lebong Dalam Angka 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Swarang Patang Stumang Bappeda Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Rilis Kabupaten Lebong Dalam Angka 2020 Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi di Aula Swarang Patang Stumang Bappeda Lebong, Kamis (19/11).
Kepala BPS Kabupaten Lebong, Ir. Sriwijaya Teguh Ananto mengatakan, bahwa program ini sesuai dengan instruksi Kepala BPS RI tentang percepatan rilis data BPS sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang disampaikan.

Data yang disajikan merupakan data sekunder yang berasal dari kegiatan administrasi dinas/instansi/lembaga pemerintah, serta data primer BPS daerah setempat.

Ia menyatakan, publikasi ini juga dilengkapi oleh analisis sederhana agar para pengguna data dapat mudah memahaminya. Dimana, daerah Lebong dalam angka secara nasional disebutkan, mengalami perubahan metoderologi. Maka, waktunya dipercepat dari Agustus ke Februari.

Kedua metodeloginya yang biasanya kita mencari dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekarang menggunakan informasi manajemen data terintegrasi.

"Ini akan kita sosialisasikan pada seluruh OPD supaya perusahaan dari Agustus hingga Februari ini perlu percepatan," kata Teguh.

Sehingga, lanjutnya, data-data yang dihasilkan oleh OPD itu, pihaknya meminta untuk di percepat. Sehingga bulan Januari seluruh OPD sudah siap datanya. Kemudian, untuk mempermudah BPS pusat telah bekerjasama dengan beberapa kementerian. Diantaranya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.

"Itu nanti kita di daerah tidak perluh lagi minta ke masing-masing OPD untuk mengambil data," tambahnya.

Menurutnya, percepatan rilis data BPS dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan dalam pemenuhan kebutuhan data bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Seperti pemenuhan beberapa data yang dihitung oleh BPS terkait indikator kinerja untuk pembangunan daerah dan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkannya atau merealisasikannya, terangnya, maka perangkat daerah terkait harus dapat memahami data yang perlu disajikan.

"Jadi, harapan kita semoga OPD mempercepat pelaporannya. Bagi yang menggunakan sistem informasi inputnya juga dipercepat," sambungnya.

Selain itu, untuk masyarakat miskin dia mengaku, BPS yang mengeluarkan, dan tetap ada dalam data tersebut.

"Data angka miskin tetap ada, dan BPS yang mengeluarkan," tandasnya. [tmc]


Komentar Pembaca
Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

JUM'AT, 02 OKTOBER 2020 , 19:11:00

H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu