PPK, Bendahara Hingga PPTK Sudah Dimintai Keterangan Dalam Dugaan Korupsi Setda

Total PPTK TA 2019 Capai Puluhan

Hukum  SENIN, 16 NOVEMBER 2020 , 18:25:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

PPK, Bendahara Hingga PPTK Sudah Dimintai Keterangan Dalam Dugaan Korupsi Setda

Kantor Bupati Lebong/Net

RMOLBengkulu. Kabar banyaknya pejabat wewenang hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang akan diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Data terhimpun, penyidik telah meminta keterangan sejumlah orang dalam penyelidikan dugaan TPK di lingkungan Setda Lebong.

Masing-masing, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Setda berinisial A,  Bendahara berinisial T, dan sejumlah PPTK berinisial DD dan IY.

Saat dikonfirmasi salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Lebong, total PPTK di lingkungan Setda Lebong mencapai 31 hingga 37 PPTK pada tahun anggaran (TA) 2019 lalu.

"Ada 30-31 PPTK di setda," kata pria yang identitasnya disembunyikan, belum lama ini.

Puluhan PPTK itu berada dalam delapan bagian di lingkungan Setda Lebong. Ia tidak menampik saat ini penyidik Kejati tengah melaksanakan serangkaian proses penyidikan, dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan TPK tahun 2019 lalu.

"Sembilan bagian. Umum, Humas, ULP, Ortala,  Hukum, Pemerintahan, Ekonomi, Kesra," ucapnya.

Baca juga: Pengusutan Kasus Setda Diduga Soal Markup Spj Hingga Fiktif

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, mulai periksa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satu persatu.

Pengusutan kasus dugaan TPK itu berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Terakhir pemeriksaan dijadwalkan Senin (9/11) lalu di Kantor Kejati Bengkulu pada pukul 09.00 WIB. Adapun PPTK yang dipanggil berinisial IN.

Sejumlah orang yang dipanggil masih dalam tahap penyelidikan dan mereka sendiri dipanggil hanya untuk meminta keterangan terkait kasus ini.

Hal itu berdasarkan surat yang dikeluarkan Kejati Bengkulu dengan nomor: SP.306/L.7.5/Fd.1/11/2020 yang ditandatangani Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika tertanggal 4 November perihal permintaan keterangan.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari Sekda Lebong, Mustarani ihwal kasus yang ditangani Kejati Bengkulu dan laporan dugaan TPK ini. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, yang bersangkutan tidak merespon.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, saat dikonfirmasi wartawan dalam penanganan kasus itu belum berhasil dimintai keterangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, menyatakan, bahwa setiap perkara dengan status penyelidikan (lidik) belum bisa disampaikan ke publik hingga statusnya naik menjadi penyidikan (dik).

Ia juga tak mau menjelaskan detil kasus tersebut. Menurut dia, penyelidikan sifatnya tertutup sehingga tidak bisa banyak diungkapkan.

Adapun anggaran yang tengah dilidik mencapai Rp 24 Miliar. Terutama mengenai anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa surat menyurat, hingga kegiatan rutin dan swakelola di lingkungan Setda Lebong.

Belum diketahui berapa total pagu per item kegiatan tersebut. Namun, total kegiatan secara keseluruhan mencapai puluhan miliar.

Informasi yang diperoleh, dasar Kejati Bengkulu melakukan pengusutan lantaran adanya laporan indikasi mulai uang hari harian, biaya-biaya honor, dugaan mark up (penggelembungan anggaran) Surat Pertanggungjawaban (Spj), termasuk kegiatan swakelola yang dilaporkan fiktif. [tmc]


Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00