Edaran Dinas PMDS Dimanfaatkan Oknum, Kadis Pastikan Bukan 'Serangan Politik'

Daerah  MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 18:22:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Edaran Dinas PMDS Dimanfaatkan Oknum, Kadis Pastikan Bukan 'Serangan Politik'

Reko Haryanto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Ada kabar mengejutkan di tengah maraknya kegiatan kampanye para pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Lebong pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Seyogianya, surat edaran (SE) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) tentang Pelarangan Penggunaan Bansos Sebagai Alat Politik dibagikan pihak pendamping desa, kades, maupun kecamatan.

Namun, nyatanya surat edaran itu justru dimanfaatkan oknum kelompok untuk dibagikan kepada masyarakat secara door to door.

Kadis PMDS Kabupaten Lebong, Reko Haryanto mengaku tidak mengetahui perihal tersebut. Bahkan, dia memastikan SE bansos bagi warga bukan ingin menjatuhkan salah satu kandidat maupun 'serangan politik' menjelang Pilkada 2020. Mengingat salah satu istri kandidat adalah Tenaga Ahli Kementerian Sosial.

"Intinya posisi yang menyebarkan netral. Bansos di Kabupaten Lebong ini tidak ada kaitannya dengan salah satu pasangan calon," ucap Reko dikonfirmasi melalui telepon seluler, Minggu (15/11).

Dia menerangkan, selebaran SE bansos itu tidak ada persoalan jika diedarkan ke warga. Sebab, edaran itu isinya penegasan jika bansos murni bantuan pemerintah, bukan bantuan salah satu calon.

"Pokoknya pengumuman itu tiada iming-iming dari salah satu paslon. Kita ingin murni, bansos itu tiada kepentingan terkait Pilkada ini," tegasnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan, untuk tembusan selebaran SE bansos tersebut sudah dibagikan melalui pihak kecamatan dan kepala desa.

Hanya saja, SE itu diberikan kepada seluruh camat se-kabupaten dan Ketua Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesi (PAPDESI) Kabupaten Lebong.

Ditanya, soal masyarakat yang ingin memperbanyak dan mencetak lembaran SE tersebut? Dia mengaku tidak dipersoalkan. Itupun bentuk partisipasi masyarakat membantu pihaknya menegaskan jika bansos murni bantuan pemerintah.

"Kita kan intern, memberi tahu kepada pendamping SDM sosial. Jadi, jangan terbawa-bawa bansos dengan politik. Kami pastikan bansos dari pemerintah tidak ada kaitannya dengan Pilkada," tutup Reko. [tmc]


Komentar Pembaca
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00