Penyelidikan Dugaan Korupsi Di Setda "Senyap", Ini Kata Puskaki Bengkulu

Hukum  JUM'AT, 13 NOVEMBER 2020 , 18:42:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Penyelidikan Dugaan Korupsi Di Setda

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi ( Puskaki) Bengkulu, Melyan Sori/Ist

RMOLBengkulu. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, diam-diam alias "senyap" melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana (TPK) korupsi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebong.

Pengusutan kasus dugaan TPK itu berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Bahkan, kasus itu saat ini tengah disoroti semua pihak. Mengingat, pengusutannya dilakukan secara diam-diam.

Seperti halnya, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi ( Puskaki) Bengkulu, Melyan Sori mendesak Kejati Bengkulu transparan dan profesional dalam menangani sejumlah perkara kasus dugaan korupsi di wilayah hukumnya. Terutama di Kabupaten Lebong.

"Ya mestinya Kejati (Bengkulu) memberi info kepada publik terkait kasus yang lagi ditangani, agar bisa dipantau," kata Melyan, kemarin (11/11) melalui pesan singkat.

Dia mengaku, penyelidikan secara diam-diam tidak menjamin kasus tersebut terungkap. Itupun sekaligus menepis pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono, yang mengatakan setiap perkara dengan status penyelidikan belum bisa disampaikan ke publik.

"Tidak ada jaminan (tuntas). Menurut saya, bagusnya disampaikan ke publik. Agar penanganannya transparan dan bisa dipantau masyarakat," bebernya.

Tidak dipungkirinya beberapa kasus dugaan TPK di Lebong yang ditangani maupun dilaporkan masyarakat ke Kejati Bengkulu, pada akhirnya redup.

Misalnya, dugaan dugaan korupsi peningkatan jaringan Irigasi Air Cendam Bawah di Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti, Pembangunan Jembatan Air Ketahun IV, dugaan suap 15 Pjs Kades, hingga dana hibah PKK Lebong.

Lebih jauh, ia kembali mengingatkan, agar Kejati Bengkulu tak main-main dalam penanganan kasus dugaan korupsi.

Ia mencontohkan pada tahun 2017 lalu, KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Parlin Purba lantaran adanya perbuatan melawan hukum di lingkungan jaksa.

"Mestinya Kejati Bengkuku memberi informasi terkait penangan perkara yang lagi ditangani kejati," tutur Melyan yang juga Direktur Bidang Advokasi Non Litigasi LBH APKB itu kepada wartawan.

Informasi di lapangan, Kejati Bengkulu, mulai periksa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Setda Lebong, satu persatu.

Terakhir pemeriksaan dijadwalkan Senin (9/11) lalu di Kantor Kejati Bengkulu pada pukul 09.00 WIB. Adapun PPTK yang dipanggil berinisial IN.

Sejumlah orang yang dipanggil masih dalam tahap penyelidikan dan mereka sendiri dipanggil hanya untuk meminta keterangan terkait kasus ini.

Hal itu berdasarkan surat yang dikeluarkan Kejati Bengkulu dengan nomor: SP.306/L.7.5/Fd.1/11/2020 yang ditandatangani Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika tertanggal 4 November perihal permintaan keterangan.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari Sekda Lebong, Mustarani ihwal kasus yang ditangani Kejati Bengkulu dan laporan dugaan TPK ini. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, yang bersangkutan tidak merespon.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, saat dikonfirmasi wartawan dalam penanganan kasus itu belum berhasil dimintai keterangan.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, menyatakan, bahwa setiap perkara dengan status penyelidikan (lidik) belum bisa disampaikan ke publik hingga statusnya naik menjadi penyidikan (dik).

"Kalau masih penyelidikan, belum bisa disampaikan ke publik," ucapnya.

Namun demikian, ia memastikan penanganan dugaan TPK yang tengah dilidik jajarannya tetap berjalan.

"Iya (dikawal). Nanti (akan disampaikan ke publik)," ucapnya.

Adapun anggaran yang tengah dilidik mencapai Rp 24 Miliar. Terutama mengenai anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa surat menyurat, hingga kegiatan rutin dan swakelola di lingkungan Setda Lebong.

Belum diketahui berapa total pagu per item kegiatan tersebut. Namun, total kegiatan secara keseluruhan mencapai puluhan miliar.

Misalnya seperti di TA 2020 ini saja setidaknya ada Rp 799 juta anggaran diposkan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu juga untuk makanan dan minuman yang tahun ini tetap diposkan mencapai Rp 540 juta, dan alat tulis kantor mencapai Rp 711 juta, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas-operasional Rp 820 juta, dan jasa kebersihan kantor Rp 1,1 Miliar.

Informasi yang diperoleh, dasar Kejati Bengkulu melakukan pengusutan lantaran adanya laporan indikasi mulai uang hari harian, biaya-biaya honor, dugaan mark up (penggelembungan anggaran) Surat Pertanggungjawaban (Spj), termasuk kegiatan swakelola yang dilaporkan fiktif. [tmc]



Komentar Pembaca
BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan
Saat-saat HRS Dipindahkan

Saat-saat HRS Dipindahkan

KAMIS, 14 JANUARI 2021 , 21:15:00

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

SELASA, 12 JANUARI 2021 , 20:50:00

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00