Pengusutan Kasus Setda Diduga Soal Markup Spj Hingga Fiktif

Hukum  SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 18:32:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Pengusutan Kasus Setda Diduga Soal Markup Spj Hingga Fiktif

Ilustrasi/Net

RMOLBengkulu. Realisasi anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa surat menyurat, hingga kegiatan rutin dan swakelola di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Lebong, diduga bermasalah.
Data dihimpun, anggaran yang diduga bermasalah berasal dari tahun anggaran (TA) 2019. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 24 miliar.

Saat ini, penyerapan anggaran di Setda tersebut tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sesuai surat perintah penyelidikan nomor: Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Bahkan, sejumlah pejabat berwenang di Setda Lebong sudah dipanggil Kejati Bengkulu, untuk diminta keterangannya.

Informasi yang diperoleh, dasar Kejati Bengkulu melakukan pengusutan lantaran adanya laporan indikasi mulai uang hari harian, biaya-biaya honor, dugaan mark up (penggelembungan anggaran) Surat Pertanggungjawaban (Spj), joki, termasuk kegiatan swakelola yang dilaporkan fiktif.

Belum diketahui berapa total pagu per item kegiatan tersebut. Namun, total kegiatan secara keseluruhan mencapai puluhan miliar.

Misalnya seperti di TA 2020 ini saja setidaknya ada Rp 799 juta anggaran diposkan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu juga untuk makanan dan minuman yang tahun ini tetap diposkan mencapai Rp 540 juta, dan alat tulis kantor mencapai Rp 711 juta, jasa pemelihaeaan dan perizinan kendaraan dinas-operasional Rp 820 juta, dan jasa kebersihan kantor Rp 1,1 Miliar.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari Sekda Lebong, Mustarani ihwal kasus yang ditangani Kejati Bengkulu dan laporan dugaan TPK ini. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, yang bersangkutan tidak merespon.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, saat dikonfirmasi wartawan dalam penanganan kasus itu belum berhasil dimintai keterangan.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, menyatakan, bahwa setiap perkara dengan status penyelidikan (lidik) belum bisa disampaikan ke publik hingga statusnya naik menjadi penyidikan (dik).

"Kalau masih penyelidikan, belum bisa disampaikan ke publik," ucapnya Rabu (4/11) lalu.

Ia juga sebelumnya, memastikan penanganan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Setda Lebong tersebut tetap berjalan.

"Iya (dikawal). Nanti (akan disampaikan ke publik)," ucap Heri kepada RMOLBengkulu.

Dia juga meminta agar rekan media untuk memberikan kesempatan Kejati Bengkulu melakukan pengusutan dugaan TPK hingga tuntas. Nantinya hasil penanganan perkara tersebut akan disampaikan ke publik.

"Iya, tolong pahami proses Penyelidikan sesuai difinisi di KUHAP. Sehingga kami belum bisa memberikan informasi, kalau (ada) fakta yang dilihat kawan media ya silahkan ditulis," bebernya.

Ia tetap menyarankan agar proses penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Setda itu ditanyakan langsung ke Kejati Bengkulu. Sebab, setiap perkembangannya akan disampaikan langsung Kejati Bengkulu.

"Karena perkara itu ditangani daerah (Kejati Bengkulu), untuk selanjutnya silahkan confirm ke Kejati Bengkulu," pungkasnya. [tmc]


Komentar Pembaca
Klarifikasi Ambroncius Nababan

Klarifikasi Ambroncius Nababan

SELASA, 26 JANUARI 2021 , 15:15:00

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

JUM'AT, 22 JANUARI 2021 , 15:05:00

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00