Setda 'Goyang', Kejati Bengkulu Usut Dugaan Korupsi Anggaran Sekretariat

Hukum  RABU, 28 OKTOBER 2020 , 15:31:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Setda 'Goyang', Kejati Bengkulu Usut Dugaan Korupsi Anggaran Sekretariat

Sekda Lebong, Mustarani (Kiri)/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Kantor Sekretariat Daerah (Setda) mulai goyang alias digemparkan kabar tak sedap. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mulai melakukan penyelidikan  dugaan tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan Setda Kabupaten Lebong.
Informasi yang diperoleh, sejumlah pejabat di lingkungan Setda mulai dipanggil satu persatu.

Wartawan mencoba mengklarifikasi Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani mengaku belum tahu persis terkait penyelidikan dugaan TPK dari Kejati Bengkulu tersebut. Itupun, karena Pemkab masih libur panjang.

"Belum tahu, masuk kantor lagi nanti kami cari tahu," ucapnya yang terkesan menyembunyikan informasi dari wartawan, Rabu (28/10).

Namun, salah satu pejabat di lingkungan Setda yang lain berhasil dimintai keterangan wartawan. Ia membenarkan jika Kejati Bengkulu tengah mendalami dugaan TPK di Setda Lebong.

"Iya, sekarang lagi diperiksa Kejati Bengkulu," kata salah satu pejabat dilingkungan Setda yang identitasnya disembunyikan.

Bahkan, menurutnya satu persatu pejabat pengelola keuangan di Setda mulai diperiksa untuk dimintai keterangan.

"Sudah dipanggil (untuk diperiksa) mereka," ucapnya.

Total anggaran yang dilakukan penyelidikan kabarnya mencapai Rp 24 Miliar. Namun, paling menonjol didalami terkait makam minum yang mencapai Rp 1 Miliar, termasuk anggaran perjalanan dinas.

Di Tahun Anggaran (TA) 2020 ini saja setidaknya ada Rp 799 juta anggaran diposkan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu juga untuk makanan dan minuman yang tahun ini tetap diposkan mencapai Rp 540 juta, dan alat tulis kantor mencapai Rp 711 juta, dan pemeliharaan kendaraan finas mencapai Rp 820 juta.

Hingga kabar ini dimuat, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika saat dikonfirmasi melalui pesan singkat belum merespon.

Walaupun begitu, pejabat Kejati itu pernah melayangkan surat pemanggilan dengan Nomor: SP-269/L.7.5/Fd.1/10 2020 perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Lebong tertanggal 15 Oktober 2020. Jadwal pemeriksaan dijawalkan pada Rabu (21/10) lalu di Kantor Kejati Bengkulu.

Adapun perihal dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penyelidikan TPK di lingkungan Setda Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor: Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020. [tmc]


Komentar Pembaca
Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

JUM'AT, 02 OKTOBER 2020 , 19:11:00

H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu