ASN Diminta Netral, Curhat Guru: Kami Dihantui Mutasi Besar-besaran

Daerah  SELASA, 20 OKTOBER 2020 , 07:57:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

ASN Diminta Netral, Curhat Guru: Kami Dihantui Mutasi Besar-besaran

Perwakilan guru SMKN 01 Lebong, Fenni Asendi saay menyampaikan aspirasinya/Ist

RMOLBengkulu. Ada yang menarik dalam sosialisasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong di hotel Asri, Senin (19/10) pagi.
Sejumlah guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) curhat dan bertanya dalam sosialisasi dengan tema pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong itu.

Menurutnya, netralitas ASN ini perlu diperjelas lagi dengan catatan memberikan perlindungan bagi para ASN setelah Pilkada 2020 digelar. Sebab, pihaknya selama ini dihantui akan ada mutasi besar-besaran setelah Pilkada 2020.

"Ini sebenarnya curhatan para guru. Setiap mau Pilkada pasti ASN selalu disorot dan harus netral. Kami kan selalu dihantui dengan bahasa mutasi besar-besaran," ucap perwakilan guru SMKN 01 Lebong, Fenni Asendi, Senin (19/10).

Menurutnya, ASN dalam posisi simalakama. Artinya, netral terhadap pasangan calon bisa beresiko, dan tidak netral juga bisa diberikan sanksi.

"Kepala sekolah dilengser, guru dimutasi. Apakah peraturan seperti ini juga ada? Apakah ada sanksi bagi kepala daerah mutasi setelah Pilkada. Minimal setahun lah," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid PKA BKSPDM Lebong, Hairudin membenarkan jika abdi negara memiliki hak pilih namun ada batasanya. Larangan yang dimaksud terlibat politik praktis terstruktur.

Misalnya, jadi tim juru kampanye, kemudian pakai atribut calon sekaligus memberikan fasilitas negara kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebong.

"Artinya, kita sebagai ASN tidak boleh langsung menunjukkan kita mendukung salah satu ASN. Misalnya, di kelas ada ajakan menyuruh memilih salah satu calon di sekolah, nah itu tidak boleh," ucapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan, mutasi adalah hak prerogratif kepala daerah. Artinya, mutasi bisa saja menyasar kepada siapapun apabila hal itu dianggap penting.

"Saya juga, tidak tahu apakah saya masih duduk disini atau tidak. Tapi, jangan khawatir bu. Sudah ada aturannya kalau 6 bulan sebelum pemilihan tidak boleh mutasi, dan 6 bulan setelah pemilihan tidak boleh mutasi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lebong, Jefriyanto menyatakan larangan itu sudah tertuang dalam regulasi. Ia menyarankan agar para ASN tetap menjaga marwah selama proses Pilkada Lebong berlangsung.

"Kita Bawaslu hanya menjalankan regulasi yang sudah ada," jelasnya.

Namun demikian, ia menyatakan seluruh regulasi itu tiap tahun disempurnakan. Tidak dipungkirinya kedepan status ASN di dalam Pemilu akan lebih diperjelas.

"Insya Allah status ASN ini akan jelas pemilu kedepannya. Kalau saat ini aturan sudah jelas, netralitas ASN sudah ada regulasinya," demikian Jef. [tmc]


Komentar Pembaca
Anies Baswedan Positif Covid-19

Anies Baswedan Positif Covid-19

SELASA, 01 DESEMBER 2020 , 11:51:49

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang
PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 , 10:58:48

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

JUM'AT, 02 OKTOBER 2020 , 19:11:00

H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu