Profesional Tangani Dumas, Bawaslu Lebong Diapresiasi Warga

Berharap Tetap Konsisten

Daerah  SABTU, 17 OKTOBER 2020 , 09:37:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Profesional Tangani Dumas, Bawaslu Lebong Diapresiasi Warga

Edwaf Mulfen saat berkoordinasi ke Bawaslu terkait pelaporannya/Ist

RMOLBengkulu. Salah satu masyarakat di Kabupaten Lebong, Edwar Mulfen mengapresiasi Bawaslu setempat terhadap kinerjanya dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Lebong.
Pria yang juga menjabat Ketua Garbeta Kabupaten Lebong ini berpendapat, kinerja Bawaslu setempat patut diapresiasi lantaran profesional menuntaskan pengaduan masyarakat (Dunmas) terkait netralitas ASN di lingkungan Pemkab Lebong.

"Secara pribadi kami cukup bangga serta mengapresiasi atas kinerja Bawaslu Lebong dalam menindak lanjuti laporan masyarakat serta temuan Bawaslu sendiri karena sejauh ini menurut kami Bawaslu benar-benar berkerja sesuai dengan tupoksinya (profesional)," ujar Lucen sapaan akrabnya, Jum'at (16/10).

Dirinya salah satu pelapor berharap, Bawaslu tetap konsisten dan transparan. Terutama mengenai hasil rekomendasi lembaga pengawas itu ke KASN.

"Misalnya seperti perkembangan terkait rekom Bawaslu ke KASN dapat diakses n dipublikasikan kepublik karena dgn demikian secara otomatis masyarakat dapat memahami apapun progres dari kinerja Bawaslu," tuturnya.

Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, Gakkumdu melalui Bawaslu Kabupaten Lebong menyabet penghargaan terbaik ketiga se-Indonesia setelah Bawaslu Kota Madya Jakarta Utara, dan Bawaslu Kota Palu.

Sementara itu, pada Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Lebong, telah mengklarifikasi netralitas 3 ASN yang dilaporkan ke pihaknya pada tahapan Pilkada serentak 2020.

Diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani Abidin, Pjs Kades Sukau Kayo, Dicky Refilino, dan Dedi Mulyadi yang juga berstatus ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jepriyanto didampingi Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran, Sabdi Destian menyatakan, terkait ketiga pelaporan itu pihaknya telah menerima laporan. Setelah dilakukan kajian awal dan sudah diplenokan, bahwa hal itu tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

"Terkait ASN, terutama dari unsur pimpinan ASN itu sudah kita tindaklanjuti. Serta terkait Pjs Kades pun sudah kita keluarkan statusnya bahwa, itu terjadi pelanggaran Netralitas ASN karena yang bersangkutan juga ASN dan itu sudah kita diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN, red)," ungkap Komisioner muda yang kerap disapa Destian itu, belum lama ini.

Dia menerangkan, netralitas ASN sudah diatur dalam PP 53. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan berlanjut ke KASN. Mengingat ada keputusan bersama antar kementerian perihal itu.

Kemudian, Bawaslu setempat hanya sebatas mengklarifikasi dan merekomendasikan jika ada dugaan pelanggaran tersebut.

Bahkan, dia mengaku, pihaknya telah memplenokan keputusan terkait dugaan netralitas ASN di daerah itu. Dari proses yang dilakukan, ada tiga rekomendasi yang telah disampaikan ke KASN untuk diproses. Ketiga itu, masing-masing dua pelaporan resmi masyarakat, dan satu temuan Bawaslu.

Selain pelaporan, Bawaslu melalui Panwascam juga menemukan penyelenggara adhoc hadir di salah satu posko pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lebong, pada 5 September 2020 lalu.

"Jadi, masalah kampanye itu di atur pada Pasal 69 UU pemilihan yang menyebutkan dalam kampanye dilarang menyebarkan fitnah isu sara dan lainnya. Sementara hasil rapat menunjukkan bahwa tidak ada unsur kampanye. Maka dari itu kesimpulan pembahasan bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan kampanye. Artinya, secara langsung unsur pidana tidak terpenuhi," pungkasnya. [tmc]


Komentar Pembaca