KAPAN PANDEMI BERAKHIR?

Nusantara  SABTU, 17 OKTOBER 2020 , 00:35:00 WIB

KAPAN PANDEMI BERAKHIR?

Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

SUATU ketika, saya mendapatkan pertanyaan yang sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab, selain karena saya bukan ahli dalam bidang ini, pun juga tidak punya kewenangan untuk menjawabnya, untuk mencari jawaban tersebut, saya mencoba mengurai beberapa data yang mungkin dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Jika dilihat dari data yang diperoleh, Jumlah kasus infeksi Covid-19 yang dikonfirmasi di dunia masih mengalami peningkatan dari hari ke hari. Melansir data dari laman Worldometers, Senin (12/10/2020), ada 37,7 juta kasus virus corona yang telah dilaporkan di berbagai wilayah di dunia. Dari angka tersebut, ;ebih dari 1 juta orang meninggal dunia, dan 28,3 juta pasien telah dinyatakan sembuh. Adapun jumlah kasus aktif saat ini adalah sebanyak 8,3 juta kasus dengan 8,2 juta dalam kondisi ringan dan 68.831 dalam kondisi serius atau kritis. Jumlah kasus terbanyak masih dicatatkan oleh Amerika Serikat (AS) dengan 7,9 juta kasus, disusul India, Brazil, Rusia, dan Kolombia. Namun demikian, kondisi pandemi di dunia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu

Sementara itu, di Indonesia pada minggu (11/10/2020), jumlah total kasus Covid-19 yang telah dikonfirmasi sejauh ini menjadi sebanyak 333.449 kasus. Selain itu, dilaporkan 79 kasus kematian baru, sehingga jumlah total kasus kematian yang telah terjadi menjadi sebanyak 11.844 kasus. Adapun total jumlah pasien sembuh hingga kini sebanyak 255.027 orang atau bertambah 3.546 dari hari sebelumnya. Kasus-kasus ini tersebar di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota di Indonesia.

Ditengah perjuangan dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini, kita dihadapkan dengan proses politik, hukum dan pendidikan yang tentunya semua aspek tersebut akan melibatkan partisipasi publik, dan juga rentan terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang menganjurkan untuk menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan.

Pada aspek politik, Indonesia kini dihadapkan dengan pesta demokrasi lokal dalam bentuk pemilihan umum kepala daerah secara serentak, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melansir dari berbagai media ditemukan adanya ketidak taatan pada protokol kesehatan yang diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini. selama masa pendaftaran peserta pilkada 2020 kemarin saja, 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jumlah masa yang hadir saat pendaftaran sehingga mengabaikan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19

Lanjutan dari proses politik ini adalah kampanye, setidaknya terdapat  beberapa persoalan utama dalam aspek ini, yaitu: tidak adanya pengaturan setingkat undang-undang yang komprehensif mengatur pilkada pada masa pandemi. Undang-undang pilkada sebagai regulasi utama penyelenggaraan pilkada sejatinya dibentuk untuk kondisi normal sehingga tidak mampu menjawab situasi bencana Covid-19.

Selanjutnya dominannya paradigma pasangan calon dan tim sukses yang meyakini kemenangan dalam pilkada harus tetap melalui pertemuan fisik.  Setidaknya kondisi ini terlihat berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 28-30 September, dimana terdapat 582 aktivitas kampanye di 187 kabupaten/kota, meskipun sesungguhnya sudah diatur Ketentuan itu seperti yang diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye mengutamakan metode kampanye terbatas dan dilakukan melalui media sosial dan media daring.

Sejatinya, politik dalam pilkada sudah semestinya tetap mempertahankan keselamatan masyarakat agar terhindar dari Covid-19, dan juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat sebagai pemilih terhadap diri, visi dan misi beserta program calon kepala daerah, jangan sampai berakhir membuat masyarakat yang diyakinkan menjadi sakit bahkan meninggal

Demikian juga pada aspek hukum, pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan kerja yang baru-baru ini menyedot perhatian seluruh elemen masyarakat dengan munculnya penolakan dalam bentuk demonstrasi massa, tentunya juga dapat disaksikan betapa pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini secara massif terjadi.

Beberapa ahli khususnya tenaga medis menyatakan bahwa, demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah dapat memicu munculnya klaster virus corona. Sebab, dalam banyak kasus, teknis pelaksanaan demo tidak sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.  Patut kita duga, beberapa kiat dasar pencegahan sudah pasti tidak bisa dipenuhi. Misalnya, menjaga jarak 1-2 meter antarorang dan meminimalkan aktivitas yang melibatkan embusan udara pernapasan. Selain itu, dampak demonstrasi bagi tubuh juga berpotensi menurunkan imunitas tubuh turun karena lelah, lapar, dan kurang minum. Faktor lainnya adalah perilaku pendemo yang sering lepas-pasang masker selama turun ke jalan.

Membaca data dan fakta tersebut, maka tentunya akan dapat sedikit menjawab pertanyaan kapan pandemi berakhir. Namun yang terpenting dari semua itu adalah apa dampak psikologis yang harus dihadapi dengan berlangsung lamanya pandemi ini?

Lely Safrina, pada artikelnya dalam rangka hari Kesehatan Mental sedunia menyatakan, bahwa Prognosis yang tidak pasti tentang Covid-19, kekurangan sumber daya yang untuk pengujian dan pengobatan untuk melindungi masyarakat dan penyedia layanan kesehatan dari infeksi, penerapan tindakan kesehatan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian kerugian finansial yang besar dan terus meningkat, dan pesan yang bertentangan dari pihak berwenang/ pemerintah adalah stresor utama yang tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada tekanan emosional yang meluas dan peningkatan risiko penyakit kesehatan mental yang terkait dengan Covid-19

Hasil penilaian cepat oleh wahana visi Indonesia menyebutkan bahwa, 47 % Anak merasa bosan tinggal di rumah, 34 % anak merasa takut terkena penyakit termasuk virus COVID. 35 % anak merasa khawatir ketinggalan pelajaran 20 % anak merindukan teman-teman, 15%   anak merasa tidak aman, 10 % anak merasa khawatir tentang penghasilan orang tua dan kekurangan makan, yang sangat mengkhawatirkankan dari survey ini adalah 11% anak mengalami kekerasan fisik dan 62% anak mengalami kekerasan verbal. Padahal harusnya anak-anak yang paling prioritas dilindungi dalam masa pandemi seperti ini.

Demikian juga pada tingkat perguruan tinggi, penelitian di kampus Telkom University dan UIN SGD Bandung menyebutkan sekitar 60 % mahasiswa mengalami stres karena perkuliahan daring. Selain itu, hasil riset dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unnes Sex Care Community Universitas Negeri Semarang menyebutkan, terindikasi 63,6% mengalami permasalahan kesehatan secara mental; yaitu 59% merasa tegang, cemas atau 50% merasa sulit untuk tidur, 50% merasa sulit untuk berfikir jernih, 50% merasa lelah sepanjang waktu dan 9% dari total responden memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya.

Tentunya dari beberapa penjelasan diatas, dapat dijadikan sebagai renungan bagi semua pihak, bahwa penangangan pandemi ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus ada kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri pandemi ini. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar teratasinya dampak pandemi ini terhadap kesehatan mental. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi reaksi stres traumatis sekunder, termasuk peningkatan kesadaran akan gejalanya. Mudah-mudahan bermanfaat.

Oleh. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

Penulis adalah Dosen Pascasarjana Magiser Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Komentar Pembaca