Diprotes Camat, Sekda Tiba-tiba Rubah Kebijakan Absensi OPD Jadi Manual

Daerah  JUM'AT, 16 OKTOBER 2020 , 17:16:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Diprotes Camat, Sekda Tiba-tiba Rubah Kebijakan Absensi OPD Jadi Manual

Surat Edaran terbaru Sekda Lebong, Mustarani/Ist

RMOLBengkulu. Konsistensi surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Mustarani dengan nomor 800/309/BKPSDM-3/2020 perihal Pengajuan Berkas TPP Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020, menjadi tanda tanya besar semua pihak.

Sebab, Sekda Lebong, Mustarani kembali mengeluarkan edaran terbaru dengan nomor: 458/587/B.7/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020.

Dalam surat itu, ia menjelaskan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pihak, pelaksanaan presensi secara online dinilai belum memungkinkan.

"Belum memungkinkan listrik yang tidak stabil, diduga menimbulkan cluster terbaru corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," tulisnya.

Untuk itu, pengajuan berkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2020 yang harus melampirkan print out e-absensi yang baru diterapkan bulan September 2020 lalu, sudah ditiadakan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tanggal surat edaran itu dimuat maka penggunaan presensi secara online di alihkan menggunakan absensi manual di masing-masing OPD," ujar sekda dalam surat tersebut.

Sementara itu, Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Rapinala saat dikonfirmasi menyatakan, penggunaan presensi secara online ke absensi manual di masing-masing OPD berlaku sejak edaran TPP dikeluarkan atau terhitung 14 Oktober.

"Absensi manual ini untuk sekarang (bulan Oktober). Terhitung sejak surat edaran terbaru dikeluarkan," terangnya.

Lebih jauh, ia menyatakan, pengajuan TPP untuk periode bulan September terakhir diajukan 15 Oktober 2020. Dia mencatat ada dua OPD tidak mengajukan proses pencairan, yakni Pemerintah Kecamatan Pinang Belapis dan Dinas Parpora Lebong.

"Jadi, untuk selanjutnya absensi dilakukan secara manual," singkatnya.

Untuk diketahui, Camat Pinang Belapis, Erwantoni melayangkan protes melalui surat dengan nomor: 800/102/Kec.PB/X/2020 yang ditujukan kepada Pjs Bupati Lebong, Herwan Antoni Cq Sekda Lebong tertanggal 12 Oktober 2020.

Melalui surat itu, ia meminta agar Pjs Bupati memberikan pertimbangan atau keringanan sehubungan dengan sistem aplikasi SIAP, bahwa setiap ASN diwajibkan untuk presensi pagi, siang, dan sore. Bahkan, sistem itu sebagai tolak ukur pemberian TPP pada setiap ASN.

"ASN yang berkantor di Kecamatan Pinang Belapis rata-rata tinggal diluar kecamatan yang berjarak 25 Km sampai dengan 35 Km, sehingga untuk melakukan E-Absensi jam 07.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB harus jam 05.45 WIB," tulis camat.

Dia menjelaskan, pemberlakuan TPP dengan sistem E-Absensi harusnya dikaji ulang. Sebab, kondisi jalan menuju Kantor Camat Pinang Belapis termasuk kategoti memprihatinkan, sehingga kalau dipaksakan dapat mengakibatkan kecelakaan atau beresiko tinggi.

"Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Desa Sungai Lisai beberapa hari, maka dukumen atau presensi tidak dapat dilakukan mengingat tidak adanya sinyal internet," bebernya.

Apalagi, ia menyatakan, banyak SDM ASN yang menguasai aplikasi IT. "Dan selama ini juga tidak ada sosisalisasi dari pihak pemasangan aplikasi E-Absensi bagaimana melakukan E-Absensi yang benar, sehingga data pegawai banyak tidak terinput," ungkapnya.

Dia berharap, Pjs Bupati Lebong dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. Sebab, dapat mengganggu efektivitas kinerja para ASN di daerah itu.

Pun apabila permohonan pihaknya tidak digubris, maka Pemerintah Kecamatan Pinang Belapis tidak akan mengajukan TPP.

"Artinya misalnya Camat mendapatkan Rp 4 juta ketika mengajukan TPP mendapatkan 200 ribu, itu justru akan mengurasi etos kerja di Kecamatan pinang belapis. Maka kita ajukan surat Bupati melalui Sekda, tolong kebijakan itu berada di pihak yang memang betul berada di kondisi yang memperhatinkan," demikian Camat. [tmc]


Komentar Pembaca