Dana BOS Bisa Digunakan Sekolah Untuk Biayai Protokol Kesehatan

Pendidikan  JUM'AT, 16 OKTOBER 2020 , 08:53:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Dana BOS Bisa Digunakan Sekolah Untuk Biayai Protokol Kesehatan

Kabid Pembinaan dan Pendidikan, Heri Arianto/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, mengizinkan sekolah yang berada di zona hijau melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.
Kadis Dikbud Kabupaten Lebong, Guntur melalui Kabid Pembinaan dan Pendidikan, Heri Arianto mengungkapkan, sekolah dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai kebutuhan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

"Ya, anggaran BOS bisa digunakan untuk penanganan Covid-19," kata Heri kepada wartawan, kemarin (13/10).

Dia menerangkan, dana BOS diperbolehkan untuk membeli barang- barang kebutuhan sekolah untuk keperluan pencegahan COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk pembiayaan pembelajaran daring.

"Alhamdullah (masih menerapkan protokol kedmsehatan)hingga hari ini dari akhir Agustus lalu, sampai sekarang tidak ada kendala. Aman-aman saja," ujarnya.

Namun, suasana KBM tatap muka di Kabupaten Lebong akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Misalnya, dibagi dalam bentuk shift pagi dan siang.

Kemudian pembatasan jumlah maksimal siswa dalam satu ruangan sebanyak 50 persen atau dengan sistem absen ganjil per kelas dari umumnya. Itupun untuk menghindari kerumunan.

"Intinya, proses tatap muka itu tidak sepenuhnya. Pokoknya di setiap kelas hanya 50 persen dari jumlah siswa," jelasnya.

Dia mengaku, untuk mekanismenya setiap sekolah itu berbeda, atau sepenuhnya kewenangan satuan pendidikan setempat.

Lebih jauh, dalam proses KBM pihaknya memberi siswa/i untuk memakai maskes, serta jarak bangku belajar juga diatur jaraknya.

Selain itu, dia menyatakan, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa dimanfaatkan ke penanganan Covid-19.

"Kebijakan itu atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di Masa Pandemi Covid-19," tuturnya. [tmc]


Komentar Pembaca