Kebijakan Sekda Soal Pembayaran TPP Diprotes, Camat Surati Pjs Bupati

Daerah  KAMIS, 15 OKTOBER 2020 , 17:21:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Kebijakan Sekda Soal Pembayaran TPP Diprotes, Camat Surati Pjs Bupati

Camat Pinang Belapis, Erwantoni saat menyampaikan protes kepada wartawan, Kamis (15/10)/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Mustarani dengan nomor 800/309/BKPSDM-3/2020 perihal Pengajuan Berkas TPP Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 mulai berani diprotes Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lebong.

Salah satu yang diprotes adalah terkait pengajuan berkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2020 yang harus melampirkan print out e-absensi yang baru diterapkan bulan September 2020 lalu.

Wujud protes itu disampaikan langsung Camat Pinang Belapis, Erwantoni melalui surat dengan nomor: 800/102/Kec.PB/X/2020 yang ditujukan kepada Pjs Bupati Lebong, Herwan Antoni Cq Sekda Lebong.

Melalui surat itu, ia meminta agar Pjs Bupati memohon pertimbangan atau keringan sehubungan dengan sistem aplikasi SIAP, bahwa setiap ASN diwajibkan untuk presensi pagi, siang, dan sore. Bahkan, sistem itu sebagai tolak ukur pemberian TPP pada setiap ASN.

"ASN yang berkantor di Kecamatan Pinang Belapis rata-rata tinggal diluar kecamatan yang berjarak 25 Km sampai dengan 35 Km, sehingga untuk melakukan E-Absensi jam 07.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB harus jam 05.45 WIB," tulis camat.

Dia menjelaskan, pemberlakuan TPP dengan sistem E-Absensi harusnya dikaji ulang. Sebab, kondisi jalan menuju Kantor Camat Pinang Belapis termasuk kategoti memprihatinkan, sehingga kalau dipaksakan dapat mengakibatkan kecelakaan atau beresiko tinggi.

"Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke Desa Sungai Lisai beberapa hari, maka dukumen atau presensi tidak dapat dilakukan mengingat tidak adanya sinyal internet," bebernya.

Apalagi, ia menyatakan, banyak SDM ASN yang menguasai aplikasi IT. "Dan selama ini juga tidak ada sosisalisasi dari pihak pemasangan aplikasi E-Absensi bagaimana melakukan E-Absensi yang benar, sehingga data pegawai banyak tidak terinput," ungkapnya.

Dia berharap, Pjs Bupati Lebong dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. Sebab, dapat mengganggu efektivitas kinerja para ASN di daerah itu.

Pun apabila permohonan pihaknya tidak digubris, maka Pemerintah Kecamatan Pinang Belapis tidak akan mengajukan TPP.

"Artinya misalnya Camat mendapatkan Rp 4 juta ketika mengajukan TPP mendapatkan 200 ribu, itu justru akan mengurasi etos kerja di Kecamatan pinang belapis. Maka kita ajukan surat Bupati melalui Sekda, tolong kebijakan itu berada di pihak yang memang betul berada di kondisi yang memperhatinkan," demikian Camat, Kamis (15/10).

Terpisah, Sekda Lebong Mustarani belum bisa dikonfirmasi. Sementara itu, Pjs Bupati Lebong, Herwan Antoni saat dikonfirmasi mengaku belum menerima surat yang dilayangkan Camat Pinang Belapis tersebut.

"Belum (diterima)," singkatnya saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik. [tmc]

Komentar Pembaca
Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

JUM'AT, 02 OKTOBER 2020 , 19:11:00

H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu