Bawaslu Kaur Jangan "Masuk Angin" Soal Dugaan Pelanggaran Mutasi

Daerah  SABTU, 19 SEPTEMBER 2020 , 14:46:00 WIB | LAPORAN: DESI FATRIANSYAH

Bawaslu Kaur Jangan

Ilustrasi/Net

RMOLBengkulu. Bawaslu Kaur jangan sampai "masuk angin" tangani soal dugaan pelanggaran mutasi oleh bupati Kaur  Gusril PauSi kepada pejabat eselon II di Pemda Kaur.

"Bawaslu Kaur hendaknya jangan "masuk angin" tegakan aturan," ujar Aan, Sabtu (19/9).

Demikianlah disampaikan Plh (pelaksana harian)  PMPG Pergerakan Mahasiswa Padang Guci di Bengkulu, Aan Sugiman.

Terpisah Ketua Bawaslu Kaur, Toni Kuswoyo menanggapi kabar adanya mutasi oleh Bupati Kaur, Gusril Fauzi hingga saat ini belum menerima laporan.

"Saya belum dapat laporan dari setap saya," singkat Toni kepada RMOLBengkulu.

Sementara itu,  Ketua Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Sengketa, Natijo Elem menyampaikan pihaknya pasti akan menindak tegas jika ada pelanggaran.

"Pasti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan peraturan," tegas Natijo.

Diketahui tinggal menghitung hari lagi tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) penetapan calon pada 23 September. Bupati Kaur, Guzril PauSi melakukan mutasi kepada pejabat eselon II yaitu Kadispora (Kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga) Kabupaten Kaur.

Mutasi tersebut tertuang dalam petikan keputusan bupati kaur nomor : 188.4.45-693 Tahun 2020.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190. [ogi]




Komentar Pembaca