PAD Menyusut Akibat Covid-19, Kode Tunda Bayar Lagi?

Daerah  SABTU, 19 SEPTEMBER 2020 , 08:15:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

PAD Menyusut Akibat Covid-19, Kode Tunda Bayar Lagi?

Mustarani/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pengelolaan keuangan Pemkab Lebong dalam beberapa tahun terakhir ini dalam keadaan tak stabil. Dampaknya, banyak kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami tunda bayar secara beruntun.

Alasannya, asumsi pendapatan dalam struktur APBD tidak tercapai. Terlebih lagi belanja lebih besar ketimbang pendapatan daerah. Sehingga, mengakibatkan Pemkab Lebong rutin mengalami defisit anggaran.

Teranyar, pandemi Covid-19 diklaim memberikan dampak besar bagi sektor perekonomian. Di Kabupaten Lebong, virus asal Wuhan itu membuat pendapatan asli daerah (PAD) menurun jika dibandingkan tahun lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani menerangkan, tidak tercapainya target PAD itu setelah adanya kebijakan pemberian insentif atau stimulus berupa pengurangan dan penghapusan pajak daerah bagi pelaku usaha hotel, restoran dan hiburan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya berupaya melakukan penyesuaian melalui APBD Perubahan 2020.

"Kalau penyesuaian seperti itu, berarti struktur APBD kita berubah maka penyesuaian seperti ini akan kita lakukan," katanya, kemarin (15/9).

Sebelumnya, komponen APBD 2020 bersumber DAU, DAK, DBH, dan pendapatan lain yang sah. Dengan asumsi pendapatan Rp 700 Miliar dalam struktur APBD murni 2020.

Namun dengan adanya Covid-19, adanya pengurangan pendapatan sebesar Rp 79,9 Miliar oleh pemerintah pusat. Sehingga pendapatan tidak sesuai dengan asumsi tahun sebelumnya. Sesuai PMK Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah untuk penanganan Covid-19.

Sekda mengaku, untuk secara detail dirinya tidak tahu persis perubahan angka postur APBD 2020. Akan tetapi dipastikanya ada kembali penyesuaian. Pihaknya akan terus memaksimalkan PAD dan mencapai target yang ditentukan di sisa tahun anggaran 2020.

"Jadi total belanja di APBD perubahan masih sekitar di angka Rp 400 kurang, itu pengurangannya Rp 79 miliar yang di potong pusat," demikian Mustarani. [tmc]




Komentar Pembaca