Bawaslu Diminta Usut Dugaan ASN Dan Camat Tak Netral

Daerah  KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 , 17:01:00 WIB | LAPORAN: SANDRI

Bawaslu Diminta Usut Dugaan ASN Dan Camat Tak Netral

Ilustrasi/Net

RMOLBengkulu. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Bengkulu Selatan (BS) diuji. Bagaimana tidak, hal itu terlihat dari dua kasus yang mencuat di media sosial (Medsos) beberapa waktu terakhir.

Pertama, terkait beredarnya foto tiga pejabat eselon II Pemkab BS dengan salah satu Bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati BS yang sempat menghebohkan Medsos.

Kemudian, dugaan ketidak netralan ASN itu kembali terjadi, dan kali ini cukup nyata bahkan video yang diduga salah seorang Camat di BS itu, diduga mengarahkan dukungan kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BS.

Dalam video yang berdurasi 7 menit 58 detik terlihat salah seorang yang mirip Camat Kedurang sedang berbicara di forum pertemuan.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh pemuda BS yang juga koordinator Jaringan Pemuda Desa BS, Apdian Utama meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) BS dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengusut dugaan ketidaknetralan ASN ini.

"Ini kan di media sosial sudah beredar, masyarakat sudah banyak yang tahu. Jadi menurut saya Bawaslu tidak perlu menunggu ada yang melapor, usut tuntas," kata Apdian kepada RMOLBengkulu, Kamis (10/09).

Selain itu, jika melihat dua kali terjadi dugaan ketidaknetralan ASN itu, dirinya meminta Bawaslu agar bersikap proaktif dan jemput bola.

Terlebih lagi, jika memang terbukti ASN tidak netral, maka ada sanksi yang tegas menanti. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atas pelanggaran netralitas ASN bisa dijatuhkan sanksi administratif bahkan sanksi pidana.

"Di dalam konteks ini kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti atas laporan atau temuan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN ini. Ketika dalam konteks administratif maka peran ASN sangat besar sekali karena rekomendasi penjatuhan sanksi administratif. Ini harus melalui proses di KSN, baru KSN yang memberikan rekomendasi kepada PPK-nya dan dia yang memberikan sanksi administratif," jelas Apdian.

Selain itu, jika seandainya ASN tersebut nantinya terbukti melanggar Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Pemilu maka terancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyaj Rp 12 juta.

"Dua dugaan ketidaknetralan ASN ini mesti harus terang benderang akhir dari ceritanya. Apakah itu terbukti atau tidak. Makanya Bawaslu harus mengusut tuntas dan mengumumkannya ke publik. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi netralitas ASN dalam pilkada," pungkasnya. [ogi]

Komentar Pembaca
BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan
Saat-saat HRS Dipindahkan

Saat-saat HRS Dipindahkan

KAMIS, 14 JANUARI 2021 , 21:15:00

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

SELASA, 12 JANUARI 2021 , 20:50:00

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

Peningkatan Pariwisata Jadi Usulan Prioritas

SENIN, 04 JANUARI 2021 , 18:21:00

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00