Wartawan Bengkulu Bersama Aktivis Lainnya Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nusantara  RABU, 09 SEPTEMBER 2020 , 10:25:00 WIB

Wartawan Bengkulu Bersama Aktivis Lainnya Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Rekan pers bengkulu tidur di jalan/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu.Wartawan Bengkulu bersama puluhan aktivis lainnya menggelar unjukrasa tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu, selasa(9/8)

Unjukrasa ini dilakuakn untuk mendesak para pengurus negara, baik Presiden dan jajarannya, DPR RI, DPD RI untuk berhenti membahas dan menetapkan omnibuslaw RUU Cipta Kerja, karena RUU ini sangat jauh dari semangat berbangsa yang jelas digambarkan dalam konstitusi dan pancasila.

Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja adalah produk hukum yang disusun menggunakan konsep omnibuslaw. RUU Cipta Kerja sejak awal hingga saat ini menuai protes besar dari hampir seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Petani, buruh, mahasiswa, nelayan, masyarakat adat, penggiat isu lingkungan, HAM dan agraria, juga penggiat isu perempuan dan anak menolak RUU Cipta Kerja.

Omnibuslaw RUU Cipta Kerja adalah salah satu bentuk kekerasan terbuka yang dilakukan negara, sebab proses penyusunan RUU ini tidak melibatkan elemen masyarakat, bahkan diawal, akses informasi terhadap draf begitu tertutup. Secara substansi, RUU Cipta Kerja juga tidak berangkat dari kepentingan dan kebutuhan rakyat. Roh RUU ini adalah investasi skala besar berbasis modal. Maka, keselamatan lingkungan, keselamatan rakyat, kesejahteraan buruh, kebebasan berekspresi, hak veto rakyat, kesejahteraan petani dan nelayan serta kedaulatan rakyat dan masyarakat adat atas ruang hidupnya menjadi tidak penting lagi.

Omnibuslaw RUU Cipta Kerja akan semakin mempercepat penurunan kualitas hidup rakyat, baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi. Dalam kluster pertambangan misalnya, RUU ini akan mengakomodasi operasi izin seumur izin tambang jika satu perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi yang terintegrasi. Perusahaan juga akan mendapatan keistimewaan untuk mengeruk dan menjual, sebab Izin Usaha Pertambangan Khusus bisa mendapatkan konsesi tanpa ketentuan luasan maksimal. Perusahaan juga dapat menjual meski izin masih eksplorasi dan studi kelayakan.

Tentunya hal ini akan menyebabkan pertambangan di Bengkulu akan semakin massif. Potensi pertambangan mineral dan batu bara di Bengkulu berada di kawasan hulu, yang sebagaian besar adalah kawasan hutan. Maka, konsekuensi paling logis dari massifnya izin tambang adalah pembongkaran kawasan hutan. Bengkulu akan mengalami bencana ekologis, seperti banjir dan longsor tanpa henti.

Hal ini juga diperparah dengan aturan kluster kehutanan dalam RUU Cipta Kerja yang menghapus batas minimum 30% luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap DAS dan/atau pulau. Secara geografis wilayah, kawasan hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi Bengkulu. Maka sudah selayaknya, aturan hukum dapat memproteksi kawasan ini.

Kluster Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja juga akan semakin memiskinkan rakyat Bengkulu dan membuat petani terlempar dari wilayah pertaniannya. Sebab, RUU ini memberikan waktu 90 tahun bagi pemegang HGU untuk mengusai tanah. Ini sama saja, dua generasi rakyat Bengkulu akan menjadi penonton di tanah sendiri. RUU ini juga menghilangkan hak rakyat untuk dapat diberdayakan melalui perkebunan rakyat (Plasma). Perizinan yang semakin dipermudah untuk mendapatkan Hak Guna Usaha akan membuat perkebunan skala besar menjadi massif dan ini akan membuka lebar pintu perampasan tanah-tanah rakyat (land grabbing).

RUU Cipta Kerja akan meningkatkan eskalasi konflik agraria di Bengkulu dan meminggirkan masyarakat adat dari wilayah adatnya. Setidaknya Genesis Bengkulu mencatat ada 312 desa yang bertumpang tindih dengan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha perkebunan. Ditetapkannya RUU Cipta Kerja sama dengan bom waktu yang siap untuk meledak.

Bukan hanya itu, korupsi di sektor perizinan pun terjadi hampir di seluruh daerah. Mulai dari desa hingga pusat. Bahkan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di sektor perizinan adalah korupsi terbesar kedua yang mereka tangani. Tidak berlebihan ruang-ruang korupsi perizinan di sektor sumber daya alam di provinsi Bengkulu akan semakin besar.

Dari seluruh cerita ancaman krisis dari RUU ini, kelompok rentan seperti perempuan dan anak akan memikul beban berlapis. Perempuan akan terlempar dari ruang-ruang produksi dan masuk semakin dalam pada ruang eksploitasi, baik di publik maupun di ruang privat. Jika krisis sosial dan ekologis semakin dalam, tidak akan ada harapan kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Hal ini dipercaya, tidak akan ada kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di atas lingkungan hidup yang hancur.

Omnibuslaw RUU Cipta Kerja menghidupkan kembali sistem sentralisasi kekuasaan. Pemerintah daerah diamputasi kewenangannya. Hal ini dapat menghidupkan kembali sistem sentralisasi yang menciderai semangat reformasi sehingga banyak pihak dengan tegas menolaknya.

Fakta-fakta itu cukup menjadi alasan untuk menyatakan sikap menolak omnibuslaw RUU Cipta Kerja. Omnibuslaw RUU Cipta Kerja adalah bentuk kekerasan terbuka bagi rakyat yang dilakukan oleh negara. [ogi/Novita Listriani]

Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00