Tak Boleh Tumpang Tindih, Desa Diharap Revisi Penerima BLT DD

Daerah  RABU, 09 SEPTEMBER 2020 , 06:59:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Tak Boleh Tumpang Tindih, Desa Diharap Revisi Penerima BLT DD

Kabid PMD, Eko Budi Santoso/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kabupaten Lebong, kembali diingatkan dan diminta untuk merevisi atau memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak wabah pandemi Covid-19, yang bersumber dari kucuran Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2020.
Hal ini disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto melalui Kabid PMD, Eko Budi Santoso. Itupun sebagai upaya agar tidak ada data KPM yang tumpang tindih.

"Apabila ada ditemukannya KPM BLT-DD yang juga menerima bantuan lain dari pemerintah atau tumpang tindih. Maka, bisa menjadi tuntutan ganti rugi yang mesti diselesaikan oleh pihak pemdes," kata Eko, kemarin (8/9).

Dia mengaku, bantuan pemerintah pusat tidak hanya BLT DD melainkan turut juga Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun Bansos APBD kabupaten.

"Berdasarkan audit by name by addres dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan, yang diduga sekitar 160-an NIK yang tumpang tindih," bebernya.

Contohnya seperti, PKM BLT-DD juga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI. Ada juga yang terindikasi KPM PKH, lalu tumpang tindih di Bansos APBD kabupaten atau menerima BPNT.

"Dari itu, kami minta desa untuk segera memperbaiki data KPM BLT-DD. Jika tidak diperbaiki, maka pada saat penyaluran BLT-DD bulan keempat dan seterusnya nanti ada yang terbukti tumpang tindih. Desa diminta ganti ruginya," tegasnya.

Dia menambahkan, BLT-DD yang telah disalurkan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih mentolerir. Namun, itu juga tidak terlepas dari kondisi, di mana terjadi beberapa kali perubahan regulasi terkait DD itu sendiri.

"Untuk yang sudah disalurkan, memang masih cukup lunak. Selain memang regulasi yang berubah-ubah, terus waktu efektif yang hanya kurang lebih 3 bulan lagi. Ditambah lagi dengan penerapan siskeudes secara online," tutup Eko. [tmc]




Komentar Pembaca
Anies Baswedan Positif Covid-19

Anies Baswedan Positif Covid-19

SELASA, 01 DESEMBER 2020 , 11:51:49

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang
PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 , 10:58:48

Tidak Ingin Persatuan Hilang

Tidak Ingin Persatuan Hilang

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 , 07:51:00

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

Banyak Bangunan-Bangunan Terbengkalai Di Kaur

JUM'AT, 02 OKTOBER 2020 , 19:11:00

H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu