Diduga Pungli, Hamdan Sarbaini: Pemotongan Insentif Tindakan Pidana

Daerah  KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 , 07:12:00 WIB | LAPORAN: SANDRI

Diduga Pungli, Hamdan Sarbaini: Pemotongan Insentif Tindakan Pidana

Kadis DPMD BS, Hamdan Sarbaini/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Dengan adanya dugaan pemungutan liar (Pungli) terhadap insentif para kader yang terjadi di pemerintahan desa Air Umban kecamatan Pino kabupaten Bengkulu Selatan (BS), hingga membuat warga menjadi keberatan atas pemotongan tanpa persetujuan itu.
Mengenai hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) BS, Hamdan Sarbaini angkat bicara. Menurutnya jika memang benar dilakukan oleh pemerintah desa Air Umban maka itu tidak di benarkan, sebab hal itu tidak ada di dalam aturan. Apalagi tanpa persetujuan bersama karena insentif harus di berikan secara utuh tanpa ada pemotongan.

"Kalau honor atau insentif dari desa itu tidak boleh ada pemotongan, harus di berikan sesuai dengan yang tertera di SK masing-masing kader, misalnya kalau Rp 500 ya berikan Rp 500 dan kalaupun harus ada pemotongan haruslah resmi dan SK pun harus di perbarui," jelas Hamdan saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (12/08).

Dirinya juga menegaskan, kalau terjadinya pemotongan terhadap insentif segera laporkan, sebab sampai saat ini hal itu tidak ada di dalam peraturan dan tidak dibenarkan.

"Yang jelas kalu memotong insentif tidak ada dalam aturan pidana itu, apalagi kalau memotong tanpa melalui proses yang resmi jelas itu Pungli, segara laporkan agar ditindaklanjuti," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan salah satu kader, sejak dirinya di tunjuk menjadi kader, sampai saat ini belum menerima SK dari kepala desa (Kades), bahkan saat dirinya menanyakan SK tersebut, pihak pemerintah desa selalu mengatakan bahwa SK dirinya ada dan di simpan pihaknya.

"Kalau SK belum kami terima sampai saat ini, entah kenapa, saat di tanyakan mereka menjawab ada di simpan, kami rasa seharusnya SK itu di berikan sebagai pegangan kami menjalankan tugas," ungkapnya.

Sementara itu, dengan adanya dugaan pemotongan tanpa persetujuan bersama itu, kader dan tokoh masyarakat setempat akan segera melaporkan kades Air Umban.

"Kami akan segera menyampaikan laporan ke pihak yang berwenang, dan kami berharap laporan kami dapat ditindaklanjuti," tutup salah satu kader di dampingi toko masyarakat setempat. [tmc]


Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00