Soal Penolakan Pjs Kades Padang Lebar, Ini Penjelasan DPMD

Daerah  SELASA, 11 AGUSTUS 2020 , 14:21:00 WIB | LAPORAN: SANDRI

Soal Penolakan Pjs Kades Padang Lebar, Ini Penjelasan DPMD

Kadis DPMD BS Hamdan Sabrani/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Penolakan pejabat sementara (Pjs) kepala desa (Kades) Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) hingga berujung penyegelan kantor desa hingga pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal, hal itu mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) BS.

Kepala dinas DPMD BS, Hamdan Sabrani mengatakan, proses penunjukan jabatan sebagai Pjs tersebut sudah di lakukan sesuai dengan prosedur, bahkan pada saat pengusulan yang disampaikan ke pihaknya terdapat dua nama, yakni Giswanto dan Bainudin. Akan tetapi pada saat itu atas nama Bainudin yang diusulkan dibatalkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Memang waktu pengusulan pertama ada dua nama Giswanto dan Bainudin, tatapi pihak BPD dan masyarakat datang dan membatalkan usulan atas nama Bainudin, karena masih sakit habis kecelakaan," jelas Hamdan.

Selain itu, pada saat proses yang sudah berjalan untuk penetapan surat keputusan (SK) sebagai Pjs masyarakat desa Padang Lebar datang kembali dan mengusulkan satu orang lagi atas nama Binhar. Namun pada saat itu proses sudah berjalan dan untuk usulan tahap ke dua tidak bisa lagi diproses sebab SK sudah diterbitkan.

"Pada saat usulan pertama atas nama Bainudin memang dibatalkan oleh BPD dan masyarakat, dan proses SK sudah berjalan masyarakat kembali mengusulkan atas nama Binhar," sampai Hamdan.

Disisi lain, pihaknya akan tetap menanggapi rekomendasi dari masyarakat yang kembali mengusulkan calon Pjs atas nama Binhar. Akan tetapi, untuk perhentian secara langsung itu tidak bisa. Namun kinerja Pjs yang baru dilantaik tetap akan di evaluasi.

"Untuk pemberhentian secara langsung itu tidak bisa, tetapi tetap akan dievaluasi terhadap kinerja Pjs dan akan memperhatikan usulan ke dua dari masyarakat tersebut, apabila nantinya Pjs dinilai tidak baik dalam menjalankan tugas baru bisa diganti," jelasnya.

Sementara itu, dengan adanya pemblokiran kantor desa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Dan kembali membuka layanan masyarakat desa Padang Lebar.

"Saya minta pihak kecamatan untuk berkoordinasi dengan masyarakat, jangan sampai ada pemblokiran kantor, sebab akan menganggu kinerja pemerintahan desa," pungkasnya. [ogi]


Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00