Tak Berkurang, Pengelolaan Anggaran Pilkada Lebong Harus Dikawal

Daerah  SELASA, 04 AGUSTUS 2020 , 07:35:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Tak Berkurang, Pengelolaan Anggaran Pilkada Lebong Harus Dikawal

Rozy Antoni/Ist

RMOLBengkulu. Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebong tahun 2020 sebesar Rp 30 miliar harus dikawal. Hal itu agar bijak dalam pengelolaannya.

"Kami menghendaki agar pesta demokrasi dalam hajatan Pilkada ini berlangsung jujur, adil dan demokratis sehingga perlu dikawal pada setiap tahapan pelaksanaannya," kata Ketua Gemuru Lebong, Rozy Antoni kepada RMOLBengkulu, Senin (3/8).

Pengawalan terhadap penggunaan dana Pilkada menjadi salah satu fokus sasaran yang akan direkomendasikan berbagai lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai pihak kontrol sosial.

Terlebih lagi, anggaran untuk Pilkada Lebong tidak terjadinya pemangkasan. Sedianya, anggaran tersebut harusnya dipangkas mengingat adanya pembatasan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, aparat penegak hukum maupun keamanan juga harus dapat dipercaya untuk menjamin kredibilitas keseluruhan proses pilkada yang berlangsung tahun 2020.

"Bagi para Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayahnya akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020 untuk mengawal semua tahapan pilkada yang berlangsung," tuturnya.

Untuk diketahui, secara keseluruhan, tercatat Rp 30 anggaran dikucurkan untuk Pilkada Lebong. Masing-masing bagi KPU Lebong Rp 20 Miliar, Bawaslu Lebong Rp 7 Miliar,  Polres Lebong Rp 2 5 Miliar, dan Kodim 0409 Rejang Lebong Rp 500 juta. Pun sudah disalurkan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi, bahwa sesuai Permendagri nomor 41 tahun 2020 bahwa hibah kepada penyelenggara Pilkada harus direalisasikan paling lambat tanggal 9 Juli 2020 lalu.

"Alhamdulillah Lebong sebelum tanggal 9 Juli sudah disalurkan seluruhnya," tuturnya.

Dia mengaku, meskipun ada penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19, namun anggaran yang tertuang dalam NPHD tidak berubah.

"Tidak ada yang berkurang, karena perintah dari pusat untuk anggaran pilkada tidak diganggu. Dan dari APBD tidak ada penambahan, sesuai NPHD. Kalaupun ada penambahan mungkin alokasinya dari APBN langsung," lanjut dia menambahkan. [tmc]

Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00