DKP Kota Siap Fasilitasi Nelayan Budidayakan Lobster

Pemerintah Kota Bengkulu  JUM'AT, 24 JULI 2020 , 15:32:00 WIB | LAPORAN: AJI FAISAL

DKP Kota Siap Fasilitasi Nelayan Budidayakan Lobster

Kepala DKP, Syafriandi Bersama Dengan Walikota Helmi Hasan Saat Menebar Bibit Ikan Belum Lama Ini/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus berupaya membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu masyarakat nelayan.

Baru-baru Pemkot melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu berencana untuk memfasilitasi para nelayan yang ingin membudidayakan lobster. Hal tersebut menyusul keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Kepala DKP Kota, Syafriandi menyebut jika pihaknya menyambut baik kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Ia pun menegaskan jika DKP Kota akan bekomitmen mendukung program-program kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya peraturan ini maka menjadi tugas kita bersama untuk mendukung itu. Penghasilan para nelayan pun saya pikir akan meningkat melalui budidaya lobster ini," ucapnya saat dihubungi RMOLBengkulu, Jumat (24/07).

Ia pun mengaku sangat bersyukur dengan adanya kebijakan terkait budidaya lobster ini. Menurutnya selama ini banyak nelayan yang penghasilannya menurun bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan akibat regulasi yang mengatur tentang budidaya lobster. Dirinya yakin dengan adanya terobosan ini kesejahteraan para nelayan akan meningkat, sehingga visi dan misi pemerintah untuk menjadikan masyarakat Kota Bengkulu bahagia dan religius akan terwujud.

"Meski diperbolehkan untuk budidaya, nelayan juga perlu memperhatikan keberlangsungan ekosistemnya. Artinya nelayan juga harus menjaga ekosistem laut, lobster juga kalau tidak dirawat dengan benar akan mati sebelum besar," terangnya.

Diketahui dalam Pasal 5 Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh para nelayan. Pertama yang ditekankan adalah kuota dan lokasi penangkapan benih.

"Silahkan masyarakat nelayan ajukan berkas perizinanannya dan segera serahkan ke DKP Kota Bengkulu. Setelah divalidasi nanti, baru masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan ini," tutupnya. [ogi]


Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00