Pemberian Sanksi ASN Bukan Tugas Inspektorat, Tapi Tim Kasus Pemkab

Daerah  JUM'AT, 24 JULI 2020 , 07:35:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Pemberian Sanksi ASN Bukan Tugas Inspektorat, Tapi Tim Kasus Pemkab

Jauhari Chandra/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Inspektur Inspektorat Lebong Jauhari Chandra, menegaskan, pemberian sanksi dan hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tugas dari tim Pemkab Lebong yang sudah didasarkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) untuk peyelesaikan kasus terutama disiplin.

Sedianya, perbup tim yang disusun Pemkab Lebong itu belum rampung, dan masih berada di meja Sekda. Sedangkan, pihaknya merupakan bagian dari tim Pemkab Lebong sekedar melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.

Itupun menanggapi terkait banyaknya perkara kasus yang ditangani Inspektorat Lebong mulai dari perkara kedisiplinan terkait absensi ASN di lingkungan Pemkab Lebong, ASN penggelapan uang, dan perkara perselingkuhan melibatkan pejabat Lebong.

"Perlu diketahui kami dari Inspektorat hanya merupakan bagian dari tim saja yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, dan bukan pemberi sanksi maupun hukuman. Jadi yang memberikan hukuman itu adalah tim kasus Pemkab Lebong, " tegas Jauhari, belum lama ini.

Lebih lanjut Jauhari menyampaikan, pada prinsipnya setiap permasalahan yang ditangani Inspektorat apabila dapat diselesaikan dengan baik, seperti adanya temuan kerugian negara yang ditemukan pada salah satu satu intansi dalam artian kerugian itu sudah dikembalikan, dan itulah tugas pihaknya.

Sementara masalah terhadap kedisiplinan dan lain sebagainya adalah kepusan dari tim yang di leading sektor oleh BKPSDM yang sudah terdiri dari tim Inspektorat, BKPSDM, Satpol PP, Kabag Hukum, para Asiaten, yang diketuai olek Sekda.

"Yang memberikan hukuman mapun sanksi setiap kasus itu adalah tim yang di komandoi oleh Sekda, dan saat ini SK tim maupun Perbupnya sedang di proses. Mungkin setiap kasus yang sudah kami tangani dan sudah dilaporkan dengan Sekda itu setelah SK dan Perbup selesai dibuat maka akan di rapatkan untuk menentukan hukuman bagi mereka-mereka yang sudah melanggar," bebernya.

Jauhari juga menjelaskan, untuk sanksi disiplin sesuai dengan PP nomor 53 akan dilakukan pembinaan secara berjenjang seperti esolan IV melakukan pembinaan terhadap bawahannya, kemudian esolan III membina esolan IV, dan esolan III dibina oleh esolan II. Sedangkan esolan II akan dibina oleh Sekda dan Bupati langsung.

Maka perlu diketahui Inspektorat bukan bertugas memberikan sanksi, namun bertugas untuk mencari data-data sebagai bahan pertimbangan bagi atasan maupun tim untuk menetapkan sanksi dan hukuman yang akan dijatuhkan.

"Pada prinsipnya, apabila dalam setiap tahun itu sedikit persoalan berarti Inspektorat berhasil melakukan pembinaan. Tapi kalau semakin banyak kasus berarti pembinaan itu yang kurang, maka dalam pembinaan itu kami lakukan secara berjenjang sesuai dengan PP nomor 53 begitupun dengan hukuman juga bisa diberikan oleh masing-masing kepala OPD," tuturnya. [tmc]



Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00