Diduga Ada Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Di Kantor Satpol PP Lebong

Sekda Perintahkan Inspektorat Audit

Daerah  KAMIS, 16 JULI 2020 , 18:51:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Diduga Ada Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Di Kantor Satpol PP Lebong

Sekda Lebong/Ist

RMOLBengkulu. Protes puluhan petugas Damkar Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong, terkait belum dibayarkannya honor piket, sepertinya akan menimbulkan persoalan baru.

Teranyar, diduga adanya penyimpangan pengelolaan keuangan di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong dalam dua tahun terakhir.

Itupun setelah mantan Bendahara Satpol PP, Tri Setya Bima Sakti alias Bima menyebutkan jika Kantor Satpol PP setempat memiliki hutang kepada salah satu warga bernama Susdi sekitar Rp 140 juta.

Anehnya, sebagian besar uang itu atau sebesar Rp 97.826.904 dipergunakan untuk setor tunai sisa UP Satpol PP Lebong tahun anggaran 2019.

Sekda Lebong, Mustarani saat dikonfirmasi mengaku kaget mendegar kabar jika Kantor Satpol PP Lebong terlilit hutang lantaran ingin Kantor Satpol PP setempat GU Nihil.

"Kalau kami tidak tahu menahu itu (uang, red) dari warga. Yang penting, kalau GU itu harus dikembalikan dan harus nihil. Dari mana dia menutup itu bukan kewenangan kami," jelasnya.

Dia menceritakan, GU Nihil itu harus dilakukan pada akhir tahun anggaran. Misalnya seperti kas anggaran di OPD itu posisinya harus balance atau dalam posisi nol.

Apabila ada kelebihan atau kekurangan anggaran, sehingga OPD wajib mengembalikan anggaran tersebut ke kas daerah. Itupun apabila ingin melakukan proses pencairan di tahun anggaran berikutnya.

"Duit itu berlebih harus disetorkan. Namanya nihil, tidak boleh tersisa," jelasnya.

Versi sekda, dia tidak menampik jika dana tersebut sudah terpakai untuk kebutuhan lain. Oleh karenanya, GU Nihil Satpol PP menggunakan uang milik warga.

"Kalau kami melihatnya harus nihil.  Tidak pada posisi melihat itu dia pinjam duit dari mana. Kalau dia terpakai atau belum di SPJ kan, pokoknya 31 Desember duit kas harus kosong dan diserahkan ke kasda," tegas Sekda.

Baca juga: Tarik Puluhan Juta Secara Sepihak, Mantan Bendahara Palsukan Tandatangan Kasatpol PP?

Di sisi lain, ia mengaku telah menyurati Inspektorat Lebong untuk melakukan audit pengelolaan keuangan Kantor Satpol PP Lebong.

"Nah persoalan di intern itu, tadi ada surat dari Satpol PP permintaan audit. Kemudian surat itu saya teruskan ke Inspektorat, untu diaudit dulu keuangan mereka," ujar Sekda.

Baca juga: >Kantor Satpol PP Terlilit Hutang, Mantan Bendahara Akui Tarik Puluhan Juta

Terpisah, KasatPol PP Kabupaten Lebong, Zainal Husni Toha saat dikonfirmasi, menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi dengan Sekretarisnya.

Hanya saja, Sekretaris Kantor Satpol PO, R. Gunawan Wibisono saat diminta keterangan menyebutkan, tidak tahu menahu soal pengelolaan keuangan Kantor Satpol PP Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019. Pasalnya, dirinya baru duduk di Kantor Satpol PP Lebong sejak tahun anggaran 2020.

"Beliau (kasapol PP) yang seharusnya jawab. Karena aku mulai di 2020. Aku tidak tau menahu masalah 2019. Silahkan tanya pak Kasat langsung," singkat Gunawan. [tmc]



Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00