Posko Dinilai Sudah Tidak Efektif, Anggaran Rp 1 Miliar Harus Dipertanggungjawabkan

Daerah  RABU, 08 JULI 2020 , 18:43:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Posko Dinilai Sudah Tidak Efektif, Anggaran Rp 1 Miliar Harus Dipertanggungjawabkan

Rapat yang digelar di Kantor BPBD Lebong/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Upaya mencegah penyebaran virus corona melalui penyekatan di dua perbatasan Kabupaten Lebong sudah dinilai tidak efektif.

Hal itu sebagaimana disampaikan saat rapat pembahasan evaluasi kinerja petugas piket posko Covid-19 di posko induk Kantor BPBD Lebong, Rabu (8/7) pagi.

Baca : Adik Bupati Dikabarkan Siram Air Cabai Ke ASN Disnakertrans

Kegiatan dihadiri Sekda Lebong, Mustarani, Inspektur Inspektorat Daerah, Jauhari Chandra, Kepala BPBD, Fakhrurrozi, Plt Kepala Bappeda, Robert Rio Mantovani, Kepala Dinas Kesehatan Rachman, Kepala Satpol PP, Zainal Husni Toha.

Hadir pula Dirut RSUD Lebong, dr. Ari Afriawan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS), Hedi Parindo dan Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Deki Saputra.

Sekda Lebong, Mustarani menyampaikan, kinerja petugas piket posko Covid-19 di 2 posko jaga, yang terletak di Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Desa Tik Tebing, Kecamatan Lebong Atas.

"Hal ini karena adanya pengaduan, baik dari teman-teman media maupun dari beberapa pihak lain, bahwa keberadaan posko Covid-19 sudah tidak efektif karena kendaraan yang keluar-masuk wilayah Lebong dibiarkan lewat begitu saja," kata Mustarani.

Tak hanya itu, anggaran sebesar Rp 1 Miliar yang diperuntukkan untuk operasional posko turut juga harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, hasil evaluasi selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Lebong.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Lebong, Rachman menambahkan, saat ini posko Covid-19 sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Namun demikian, kondisi di lapangan selama 1 bulan terakhir, jumlah petugas jaga di posko sudah mulai berkurang karena banyak yang sudah meninggalkan posko.

"Pihak Puskesmas sudah kewalahan untuk mengeluarkan biaya tambahan pembayaran petugas piket posko, termasuk untuk honor harian, uang makan, dan biaya pembelian disinfektan yang saat ini sudah habis," singkatnya.

Baca juga : Di Tengah Covid-19, Ratusan Tenaga Kesehatan Malah Belum Terima SK

Kemudian, Kabid Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP), Amiruddin mengaku, kendala yang dihadapi petugas posko diantaranya adalah honor transportasi (pembelian BBM) untuk petugas posko belum ada dan tidak ada bantuan APD untuk petugas posko dari Dinas Perhubungan.

"Selain itu, ada 2 petugas piket yang sempat sakit, namun belum ada pemberian santunan," jelasnya.

Ia menuturkan, besaran honor dan beban kerja petugas posko dinilai tidak seimbang, hanya Rp 100.000. "Personil Bidang Perhuhungan juga terbatas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama new normal," tukasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Lebong, Fakhrurrozi menyatakan, pihaknya menilai seluruh peserta rapat dari dinas-dinas yang berperan dalam penanganan Covid-19 berpendapat bahwa lebih baik posko dihentikan.

"Karena petugas sudah mulai jenuh dan lelah, serta ada beberapa petugas yang jatuh sakit dan kecelakaan," tuturnya. [tmc]



Komentar Pembaca
Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00