Ini 10 OPD Dinilai Tidak Maksimal, Bupati Gusnan Akan Melakukan Evaluasi

Daerah  RABU, 08 JULI 2020 , 07:09:00 WIB | LAPORAN: SANDRI

Ini 10 OPD Dinilai Tidak Maksimal, Bupati Gusnan Akan Melakukan Evaluasi

Poto bersama pihak eksekutif dan legislatif usai paripurna/Ist

RMOLBengkulu. Dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2109. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menggelar rapat paripurna, Selasa (07/07).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua (Waka) I DPRD, Juli Hartono didampingi Waka II, Dendi Man Tarmizi yang diikuti Anggota DPRD dari semua unsur fraksi itu, yang dihadiri lansung oleh Bupati BS, Gusnan Mulyadi dan didampingi Wakil Bupati serta Sekertaris daerah , berjalan lancar dan hikmat.

Rekomendasi yang disampaikan juru bicara DPRD BS, Siptin Gunawan itu, menyampaikan 10 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan dan diminta untuk memperbaiki dalam melakukan tugasnya.

"Rekomendasi yang disampaikan tadi berupa masukan dan saran dari DPRD ke pihak eksekutif. Kami berharap rekomendasi yang disampaikan dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan menciptakan Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS)," kata Waka I DPRD, Juli Hartono.

Sementara itu, dengan adanya saran dari pihak legislatif Bupati BS, Gusnan Mulyadi menyampaikan, rasa terima kasihnya ke DPRD BS yang telah bersama-sama melakukan pengawasan didalam roda pemerintahan ini. Bahkan ke 10 OPD yang dinilai tidak maksimal itu, dirinya menegaskan akan melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja di masing-masing OPD.

"Apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD terkait kinerja ke 10 OPD ini, secepatnya akan kita lakukan perbaikan," tutup Gusnan.

Adapun ke 10 OPD yang menjadi rekomendasi dari DPRD untuk di lakukan perbaikan. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, penempatan Guru harus sesuai dengan kebutuhan, Dinas BKPSDM penempatan pejabat harus sesuai dengan kompetensi, Dinas Perikanan rumah nelayan harus segera diisi dengan sesuai peruntukan.

BPKAD temukan BPK RI harus ada tindak lanjut untuk raih WTP, Dinas Pertanian pembagian bantuan harus jelas dan tepat sasaran, Dinas PUPR pembangunan harus merata khususnya di kecamatan, Disperkim harus jelas tupoksinya jangan sampai tumpang tindih dengan PUPR masalah kewenangan.

Dinas Kesehatan penempatan tenaga kesehatan harus sesuai dengan analis kebutuhan, Rumah Sakit Umum Manna (RSUD) penerimaan honorer harus sesuai kondisi keuangan, dan terakhir Dinas Sosial database penerima bantuan harus di perbaiki agar tepat sasaran. [ogi]

Komentar Pembaca
Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00