Uu Minerba Jadi Kado Terburuk Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Nusantara  SABTU, 06 JUNI 2020 , 07:47:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Uu Minerba Jadi Kado Terburuk Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Tambang Batu Bara/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Tepat pada tanggal 5 Juni 2020 kemarin, adalah sebagai peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Pada peringatan tahun ini, Kanopi Hijau Indonesia menilai bahwa pengesahan Undang-undang (Uu) Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi kado terburuk bagi rakyat Indonesia.  

Pasalnya, UU Minerba yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu adalah sebagai bentuk percepatan dalam merusakan lingkungan di indonesia khususunya.  

Dalam virtual meeting yang dilakukan oleh Kanopi Hijau Indonesia bersama dengan akademisi Universita Bengkulu,  mahasiswa, jurnalis, serta legislatif ini seakan-akan membuka mata akan regulasi yang diambil wakil rakyat yang tidak mementingkan rakyatnya.  

Beberapa poin yang disampaikan dalam virtual meeting tersebut adalah adanya pasal-pasal yang bertentangan dengan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat, namun justru mengakomodir kepentingan para elit oligarki tambang, khususnya batu bara.

Dari kajian para aktivis dan akademisi, UU Minerba ini mengambil kewenangan daerah atau resentralisasi oleh pemerintah pusat, menghilangkan pasal pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin yang bermasalaah (pasal 165), boleh menambang di sungai (pasal pasal 22), membuka peluang kriminalisasi bagi warga penolak tambang (pasal 162 dan 164), memanfaatkan lubang tambang untuk irigasi dan objek wisata (pasal 99 penjelasan ayat 2), melenggangkan ketergantungan pada batu bara (pasal 103 ayat 6).

Seperti yang dikatakan oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi, SP bahwa terjadi pergeseran regulasi, kewenangan, dan semangat otonomi daerah dalam UU Minerba saat ini.

"Hampir semua regulasi sudah sentralistik, sudah diambil alih oleh pusat. Nanti daerah hanya mengurus koral dan pasir saja," kata Jonaidi,  saat diskusi melalui virtual meeting, Jumat (5/6).

Sedangkan dari pandangan Firmansyah yang juga seorang jurnalis ini menilai bahwa sumber daya alam yang melimpah bukan jaminan sebuah kemakmuran, melainkan kutukan.

Negara yang memiliki banyak sumberdaya menjadi miskin rakyatnya. Dengan keberadaan UU Minerba ia memprediksi wilayah-wilayah lindung di Pulau Sumatera akan mudah mendapatkan izin untuk pertambangan.

"Kalau ada sengketa yang terjadi bagaimana proses penyelesaiannya apakah pemerintah pusat sanggup menyelesaikan semua masalah itu karena dengan peraturan ini pemerintah daerah lebih mudah untuk cuci tangan," ucap Firmansyah.

Kendati demikian, Akademisi Universitas Bengkulu,Titiek Kartika berpendapat salah satu langkah untuk berhenti ketergantungan batu bara dan melawan energi kotor dan membangun energy alternatif.
 
Kita tidak boleh menghabiskan energi hanya untuk penghentian batu bara tapi juga dengan membangun energi alternatif," tutup Titiek Kartika. [tmc]

Komentar Pembaca
Kabinet Amerika

Kabinet Amerika

JUM'AT, 02 APRIL 2021 , 09:57:00

MILAD IMM Ke-57, Dimulai Dengan Pertandingan Futsal Persahabatan
Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya SJ182

SABTU, 09 JANUARI 2021 , 18:27:00