Batalkan UU Minerba, Ribuan Komunitas Gelar "Sidang Rakyat"

Nusantara  SABTU, 30 MEI 2020 , 10:37:00 WIB | LAPORAN: TRI YULIANTI IMRAN

Batalkan UU Minerba, Ribuan Komunitas Gelar
RMOLBengkulu. Ribuan komunitas di seluruh indonesia menggelar 'sidang rakyat' guna menggugat dan membatalkan Undang-undang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang dimulai, Jumat (29/5) kemarin.

Sidang digelar selama tiga hari mendatang yang diikuti komunitas asal pulau Sumatera hingga Papua, hingga upaya delegitimasi atas sidang paripurna DPR sekaligus konsolidasi untuk mengajukan uji materi UU Minerba.

Sidang ini digagas oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia dan berbagai jejaring masyarakat sipil lainnya seperti Fraksi Rakyat Indonesia, yang sejak awal telah menolak rancangan undang-undang tersebut lantaran hanya memuluskan kepentingan para oligarki batu bara, bukan rakyat.

Sidang rakyat adalah bentuk protes masyarakat yang selama ini peduli terhadap isu sosial, kesehatan, dan lingkungan yang terdampak atas pengesahan UU Minerba yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru tersebut. Selain itu, proses pengesahan UU ini juga dibuat secara sepihak dan tidak mengajak diskusi rakyat.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, yang juga juru bicara #BersihkanIndonesia mengatakan, pemerintah dan DPR tidak mengatur klausul hak veto, atau ‘hak mengatakan tidak’ bagi warga yang menolak tambang bahkan tidak melibatkan masyarakat saat UU Minerba tersebut disahkan pada 12 Mei 2020.
 
"Banyaknya rakyat dari berbagai wilayah lingkar tambang pada sidang ini membuktikan, mereka tidak diajak bicara saat DPR mengesahkan UU Minerba itu, sehingga tidak sah dan tidak memiliki legitimasi," kata Merah Johansyah, saat sidang rakyat berlangsung.

Merah menyatakan, produk hukum UU Minerba tidak berangkat dari permasalahan konkrit yang muncul dari aktivitas eksploitasi pertambangan. Seperti, masih banyaknya izin tambang yang terbit di hutan lindung, menyisakan lubang tambang, terus memberi insentif pada energi kotor fosil, baik batu bara hingga panas bumi yang menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, pencemaran ladang, dan sumber air bersih.

"Ada 1.710 izin tambang di hutan lindung, 3.712 izin di hutan produksi, 2.200 izin di kawasan hutan produksi terbatas. (Belum lagi), 3.092 lubang tambang batu bara yang tercipta akibat ekspansi energi maut yang menyebabkan meluasnya konflik hingga banyak anak-anak meninggal dunia," sambungnya.

Menurut Merah, UU Minerba yang baru harus dibatalkan karena tidak sejalan bahkan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat sekalipun hanya menguntungkan raksasa pertambangan batu bara yang sedang akan habis masa berlakunya dan terkait oligarki di rezim saat.

 "Ketika memutuskan, UU Minerba lebih layak kita sebut sebagai memo jaminan keselamatan terhadap para pengusaha, bukan keselamatan rakyat," tambah Merah.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Ia menilai, pengesahan UU Minerba merupakan indikator kembalinya Indonesia pada pemerintahan yang otoriter. UU Minerba anyar ini tidak hanya berdampak buruk terhadap masyarakat di daratan, tetapi juga bagi masyarakat bahari.  

Asfinawati menegaskan, oleh karena itu, ia sepakat untuk membatalkan UU Minerba yang dia nilai nihil keterlibatan rakyat.

Di sisi lain,  Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, para penguasa negara seperti menggelar karpet merah bagi pengusaha tambang untuk memperluas wilayah tambangnya tanpa batas.

"Eksploitasi mulai beranjak dari ruang darat yang sudah habis dikeruk. Lewat UU Minerba, ancaman perampasan ruang hidup masuk ke ruang laut, landasan kontinen, pulau-pulau kecil, perairan dan pesisir. Artinya, proses ekstraksi baru telah masuk ke kehidupan masyarakat bahari," tutup Susan.

Sidang Rakyat ini dilakukan secara virtual dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui kanal YouTube Bersihkan Indonesia dan YLBHI. Selain itu, sidang juga dapat diakses melalui siaran langsung (live) Facebook Bersihkan Indonesia, dan di 25 lembaga yang tergabung di dalamnya dan jejaring lebih luas.

Ke-25 lembaga yang menayangkan siaran langsung sesi sidang pembukaan tersebut adalah Yayasan LBH Indonesia, Kanopi Bengkulu, Trend Asia, WALHI Kalimantan Selatan, JATAM, AURIGA Nusantara, ENTER Nusantara, KIARA, Sains Sajogyo Institut, 350.org Indonesia & FB Jejaring, WALHI Jabar, Greenpeace Indonesia, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, FNKSDA, WALHI, Srikandi Lestari, AEER, JATAM Kaltim, LBH Padang, WALHI Sumatera Barat, dan ICW.

Lebih jauh,  sidang di hari kedua besok dan ketiga akan fokus pada penyampaian fakta-fakta yang dirasakan masyarakat terdampak pertambangan batu bara selama ini. Sesi pertama pada Sabtu, 10.00-12.30 akan diisi cerita dan pandangan rakyat dari wilayah Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua. Lalu sesi siang akan diisi oleh pandangan rakyat dari Kalimantan. Sementara hari Minggu akan diisi pandangan rakyat dari Sumatera dan Jawa. Sementara sidang paripurna pada Sidang Rakyat akan berlangsung hari Senin, 1 Juni 2020. [tmc]

Komentar Pembaca
Viral!! Aksi Menunggang Sapi Raksasa di Boyolali
Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

JUM'AT, 10 JULI 2020 , 21:30:00

New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

MINGGU, 05 JULI 2020 , 02:30:19

Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00