Pilkada Disepakati 9 Desember, KPU Lebong Tunggu PKPU RI

Politik  KAMIS, 28 MEI 2020 , 18:38:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Pilkada Disepakati 9 Desember, KPU Lebong Tunggu PKPU RI

Shalahuddin Al Khidhr/Ist

RMOLBengkulu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidhr mengungkapkan, bahwa pihaknya siap apapun keputusan KPU Republik Indonesia (RI) maupun Pemerintah Pusat, terkait pelaksanaan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"KPU Lebong hingga kini masih menunggu keputusan pusat dan kembali kita tegaskan bahwa kami siap kapanpun Pilkada Lebong dilaksanakan," katanya, Kamis (28/5) siang.

Dia menjelaskan, terkait dengan ditetapkannya Pilkada serentak yang disepakati pada 9 Desember 2020 mendatang, pasca penundaan akibat pendemi Covid-19, KPU Lebong masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI.

Sebab, kata Khidhr, apabila sudah final. Maka, PKPU itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya Pilkada serentak di daerah itu.

"Saat ini kita masih menungu PKPU yang buat KPU RI,” tuturnya.

Informasi diperoleh, adapun poin kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri bersama Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, Iangkah-Iangkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor B196/KA GUGAS/PD 01 02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020.

Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU Rl setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Atas persetujuan usulan KPU itu, tahapan Pilkada tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan ProtokoI Kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di  Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI. [tmc]



Komentar Pembaca
Senyum Prabowo Airlangga

Senyum Prabowo Airlangga

SELASA, 07 JULI 2020 , 08:15:00

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00