Laporan Penyesuaian APBD Ditolak, 35 Persen DAU Urung Ditransfer

Nusantara  SENIN, 04 MEI 2020 , 19:25:00 WIB | LAPORAN: ALEXANDER

Laporan Penyesuaian APBD Ditolak, 35 Persen DAU Urung Ditransfer

Erik Rosadi/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menunda sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah daerah. Kabupaten Lebong salah satunya ditunda penyaluran DAU.

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi mengungkapkan, penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen karena laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ditolak.

"Laporan yang disampaikan tanggal 23 April lalu tidak diterima oleh tim evaluasi dari kemenkeu dan kemendagri," katanya Senin (4/5).

Dia mengungkapkan, penundaan DAU dikenakan kepada Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD sekaligus Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Sekaligus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

"Karena (Lebong, red) belum sesuai dengan PMK 35 dan SKB 2 menteri, sehingga penyaluran DAU bulan Mei kemaren hanya dikirim 65 persen atau ditunda sebesar 35 persen hingga pemkab memperbaiki kembali," tambahnya.

Dia mengutarakan, saat ini Pemkab Lebong diminta kembali merevisi laporan penyesuaian APBD tahun 2020 ini. Tak hanya Lebong, namun penundaan itu juga sama dirasakan ratusan daerah di seluruh Indonesia.

"Salah satu alasannya itu. Tapi kami masih menunggu surat resmi dari pusat terkait apa-apa saja yang harus dievaluasi. Karena ada 380 daerah se-indonesia yang terkena penundaan tersebut," bebernya.

Dia menyatakan, apabila penundaan DAU terus akan berlanjut maka akan berimbas pada pencairan sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkab Lebong.

"Betul. Kalau penundaan DAU terus berlanjut, bukan hanya THR yang terancam, belanja program rutin kantor juga tidak bisa dibiayai," demikian Erik. [tmc]




Komentar Pembaca
H. Zahdi Taher, M.HI Jabat Kepala Kemenag Prov Bengkulu
Komplek Perkantoran Pemkab Kaur Jauh Dari Kata Bersih
Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

Kebakaran Hebat Melanda Dua Toko

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 22:30:00