Pejabat Seharusnya Hindari Miskomunikasi Terkait Informasi Virus Corona

Daerah  KAMIS, 02 APRIL 2020 , 07:30:00 WIB | LAPORAN: AJI FAISAL

Pejabat Seharusnya Hindari Miskomunikasi Terkait Informasi Virus Corona

Dosen Dan Pengamat Komunikasi Universitas Bengkulu, DR Gushevinalti/RMOLBengkulu

RMOLBengkulu. Wabah virus corona yang saat ini telah menyerang masyarakat Indonesia cukup membuat publik panik. Di Bengkulu sendiri sejauh ini baru ditemukan satu kasus pasien yang dinyatakan positif terpapar virus mematikan tersebut.

Kabar tentang meninggalnya seorang pasien positif corona yang meninggal di Rumah Sakit M Yunus tersebut sontak membuat masyarakat Bengkulu heboh sekaligus panik. Dalam kondisi seperti ini pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah yang dapat mencairkan suasana hingga memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Informasi-informasi yang disampaikan ke publik pun harus benar-benar valid agar tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan di tengah masyarakat. Namun kenyataannya pemerintah seringkali melakukan blunder dengan menyampaikan informasi yang tidak valid.

Seperti halnya penyampaian informasi terkait riwayat pasien positif corona yang baru meninggal di Bengkulu sehari yang lalu. Pernyataan Gubernur Rohidin yang menyebutkan bahwa pasien pernah di rawat di RSHD di bantah dengan tegas oleh Direktur RSHD, dr Lista Cerlyviera.

Pengamat sekaligus dosen komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Bengkulu, DR Gushevinalti pun ikut berkomentar terkait miskomunikasi tersebut. Menurutnya dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya pemerintah satu suara dalam menyampaikan informasi agar tidak membuat panik dan membingungkan masyarakat.

"Saya sepakat bahwa kejadian tersebut hanya miskomunikasi bukan disinformasi. Disana terdapat kesalahan pemaknaan antara kata pasien yang pernah 'dirawat' dan 'rawat inap'," katanya saat dihubungi RMOLBengkulu Via telepon seluler, Rabu (01/04).

Namun dirinya juga setuju dengan tindakan Direktur RSHD yang menyampaikan klarifikasi dengan menyebutkan bahwa pasien tidak pernah dirawat inap. Menurutnya hal tersebut memang perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui kejadian yang sebenarnya terhadap pasien sebelum dinyatakan meninggal dunia.

"Tindakan klarifikasi memang perlu dilakukan jika dirasa pernyataan Gubernur pada waktu itu ada yang salah. Karena masyarakat juga berhak tahu tentang kejadian dan kronologis yang sebenarnya," jelasnya.

Namun dirinya menilai ada hal yang lebih penting dan mendesak dibanding dengan mempermasalahkan perbedaan kedua pernyataan antara Gubernur Bengkulu dan Direktur RSHD. Menurutnya pernah dirawat inap atau tidak, pemerintah saat ini tetap harus menelusuri tenaga medis dan orang-orang yang telah berinteraksi dengan pasien sebelum meninggal.

"pemerintah harus menelusuri dan periksa tenaga medis yang sempat kontak langsung dengan pasien. Ini merupakan cara untuk memutus rantai penyebaran virusnya," jelasnya.

Kendati demikian ia pun berharap agar kejadian miskomunikasi terkait dengan informasi virus corona tidak terjadi lagi. Menurutnya pemerintah sebagai pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi karena akan menjadi konsumsi masyarakat luas.

"Harapan kita memang pemerintah harus lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ketika informasi yang disampaikan salah, maka akan banyak sekali efek negatif yang akan diterima oleh masyarakat," tutupnya. [ogi]


Komentar Pembaca
Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

Kepal Cegah Covid-19 RMOL Rescue

SABTU, 04 APRIL 2020 , 17:43:00

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

China Kibarkan Bendera Setengah Tiang

SABTU, 04 APRIL 2020 , 07:39:00

Petugas Di Garda Terdepan Antisipasi Covid-19

Petugas Di Garda Terdepan Antisipasi Covid-19

KAMIS, 26 MARET 2020 , 17:46:00